Selain Tuban, Pertamina Tawarkan Rosneft Garap Kilang Lainnya
Untuk pembangunan kilang minyak dengan skema KPBU, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk Pertamina sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PPJK). Sebagai PPJK, Pertamina nantinya berwenang melakukan perencanaan, penyiapan transaksi, dan penandatanganan transaksi, serta melaksanakan pengawasan proyek KPBU. (Baca: Pemerintah Kaji Pembangunan 6 Kilang Baru)
Sementara dalam skema penugasan, Pertamina dapat membiayai sendiri pembangunan kilang minyak atau bekerjasama dengan badan usaha lain melalui pembentukan perusahaan patungan. Jika melalui pembiayaan korporasi, Pertamina mendapat fasilitas pendanaan berupa penyertaan modal negara (PMN), laba yang ditahan, pinjaman langsung atau pinjaman pemerintah yang berasal dari luar negeri termasuk lembaga keuangan multilateral, serta penerbitan obligasi oleh Pertamina.
Selain kilang baru, Pertamina memiliki proyek peningkatan kapasitas kilang di Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Jika mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Stategis Nasional, tujuh kilang tersebut masuk dalam proyek strategis nasional.
Dari semua proyek kilang tersebut, menurut Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi, proyek Kilang Tuban yang membutuhkan dana paling besar. Bahkan, nilai investasinya mencapai US$ 13 sampai US$ 15 miliar. “Pakai petrochemical juga. Jadi ini proyek yang paling besar di Indonesia,” ujar dia. (Baca: Investor Dijanjikan Untung Besar dari Kilang Tuban)
Demi memuluskan kerjasama dengan Rosneft di Kilang Tuban, Pertamina saat ini masih menyelesaikan beberapa poin kerjasama. Targetnya, Kamis nanti (26/5), perjanjian tersebut dapat diumumkan ke publik. Sedangkan proses pembangunan kilang tersebut ditargetkan Presiden Joko Widodo rampung akhir 2017 mendatang atau paling lambat 2018.
