Pelaku Migas Butuh Insentif Country Basis Untuk Dorong Eksplorasi
“Tinggal pemerintah putuskan mana yang lebih penting untuk Indonesia. Apakah eksplorasi lebih menguntungkan dan mengurangi pendapatan negara jangka pendek untuk kepentingan jangka panjang,” kata dia kepada Katadata, Jumat (29/4). (Baca: Eksplorasi Minim, Cadangan Minyak Turun Hampir Empat Persen)
Dari data Kementerian ESDM, tahun lalu ada 52 sumur pengeboran dan hanya 15 sumur yang menghasilkan temuan cadangan migas baru. Padahal tahun sebelumnya ada 83 sumur yang dibor dengan 25 temuan cadangan migas. Jumlah pengeboran 2015 semakin rendah bila dibandingkan rata-rata pengeboran 2011 sampai 2013 yang mencapai 104 sumur.
Kegiatan survei seismic 2D dan 3D juga pada tahun lalu juga cukup rendah, hanya ada 7.281 survei. Sedangkan tahun sebelumnya ada 14,414 survei. Ini menandakan bahwa kontraktor sudah tidak lagi bersemangat melakukan kegiatan ekplorasi sejak tren penurunan harga minyak pada pertengahan 2014.
Sammy mengatakan jika kegiatan eksplorasi dapat digenjot, akan menimbulkan efek berganda terhadap perekonomian nasional. Kegiatan ini akan mendorong industri-industri penunjang bisa beroperasi. Dengan begitu lapangan kerja juga akan semakin bertambah.
Menurutnya pemerintah tidak perlu khawatir menerapkan skema tersebut. Mengingat dalam skema kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC), kontraktor juga tidak bisa sembarangan mengajukan cost recovery. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) akan tetap mengawasi proses pengajuan cost recovery. (Baca: BPK Temukan Penyimpangan Cost Recovery ConocoPhillips dan Total)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga bisa menyeleksi siapa yang berhak untuk mendapat insentif ini. Misalnya hanya kontraktor yang memiliki rekam jejak yang baik dalam eksplorasi. “Kebijakan ring fencing yang diusulkan ini kan tidak harus permanen,” ujarnya.
