Keinginan Pemerintah Menurunkan Harga Gas Sulit Direalisasikan

BPH Migas berharap pemerintah bisa merevisi pertauran tersebut. Mengacu pada hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), seharusnya harga gas bumi ditentukan oleh pemerintah, bukan badan usaha.

(Baca: Demi Harga Gas Industri Turun, Pemerintah Menata Biaya Gas di Sektor Hilir)

 Sementara Direktur Utama PT Pertamina Gas Hendra Jaya mengatakan tren harga gas berpotensi menjadi lebih mahal ke depannya. Ini mengacu pada biaya pengembangan lapangan gas yang terus meningkat.

"Ada kemungkinan harga gas semakin lama semakin tinggi," kata Hendra saat ditemui di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (15/10).

Peningkatan harga gas ini terjadi karena belanja modal yang harus dikeluarkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lebih besar saat ini. Menurut dia, saat ini KKKS harus melakukan pengeboran sumur gas lebih dalam dibandingkan yang dilakukan sebelumnya. Keterbatasan penemuan cadangan gas di darat, membuat KKKS harus melakukan eksplorasi di lepas pantai (offshore) yang biayanya lebih mahal.

Dia menyarankan jika pemerintah ingin menurunkan harga gas, pemerintah perlu mengurangi penerimaan negara dari gas bumi.