Masalah Pangan Menjelang Ramadan di Tengah Pandemi Covid-19
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan pemerintah pusat dan pemda agar lebih memperkuat koordinasi di bidang pangan. “Pemerintah pusat diharapkan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah lewat Satgas Pangan," kata Galuh Octania.
Selain itu, akses pelabuhan juga harus tetap dibuka untuk pengiriman pangan lintas pulau. Langkah berikutnya, menerapkan skala prioritas dalam proses pengiriman. Pengiriman logistik pangan oleh pengusaha-pengusaha retail diharapkan lebih mengutamakan produk/komoditas pangan pokok dibanding kebutuhan pangan lainnya seperti biskuit dan makanan ringan.
Mengantisipasi kelangkaan kebutuhan pokok di masa pandemi, pemerintah mencadangkan anggaran sebesar Rp 25 triliun, termasuk untuk operasi pasar.
Masalah Pangan Dunia
Saat ini, seluruh negara berlomba mengamankan ketahanan pangan agar mampu menghadapi masa krisis akibat pandemi corona yang diperkirakan masih akan panjang.
Untuk mencegah semakin meluasnya wabah, sejumlah negara menerapkan lockdown atau pun karantina beberapa wilayah. Opsi ini mengharuskan ketersediaan pangan dalam jumlah besar di tiap-tiap negara, yang ujungnya dapat mengganggu pasokan pangan global.
Banyak negara produsen bahan pangan langsung membatasi atau bahkan menutup pasar ekspor komoditi tertentu untuk memastikan agar kebutuhan dalam negerinya tercukupi.
Negara produsen gandum terbesar di dunia seperti Rusia, Kazakhstan, dan Ukraina, terang-terangan mengumumkan pembatasan ekspor bahan dasar roti tersebut. Begitu juga dengan beras. Vietnam, Thailand, meskipun selama ini disebut sebagai lumbung beras di Asia Tenggara tetap memikirkan dan mengamankan pasokan di dalam negerinya.
(Baca: Ekonom Minta Pemerintah Prioritaskan Sektor Pertanian saat PSBB)
Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 ini bisa menyebabkan krisis pangan dunia.
Jika berbagai negara tidak mengantisipasi sejak dini, krisis pangan diperkirakan mulai terasa pada Mei-Juni 2020. Bahkan, ada kemungkinan krisis berlanjut hingga dua tahun ke depan.
Kepala Ekonom FAO Maximo Torero Cullen mengemukakan krisis pangan bisa dipicu antara lain terbatasnya jumlah pekerja di sektor pertanian akibat kebijakan karantina. Produksi ternak pun berpotensi menurun karena gangguan logistik pakan.
Untuk itu, setiap negara agar menjaga kelancaran rantai pasokan makanan, yang melibatkan interaksi di sektor pertanian mulai dari petani, benih, pupuk, anti-hama, pabrik pengolahan, pengiriman, hingga pedagang. Demikian juga di sektor peternakan dan perikanan, memiliki pola interaksi yang hampir sama.
Merespons peringatan FAO, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk memprioritaskan ketersediaan bahan pokok hingga ke daerah-daerah. “Jangan sampai stok bahan makanan di pasar tidak mencukupi yang dapat menambah keresahan masyarakat,” kata Jokowi, 13 April 2020 lalu.
