Riset Medsos: Publik Lihat Negatif Kebijakan Peemerintah Atasi Corona

Image title
26 April 2020, 16:54
Ilustrasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Riset Indef melalui perbincangan di media sosial Twitter menunjukkan, mayoritas publik berpandangan negatif terhadap kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19.
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ilustrasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Riset Indef melalui perbincangan di media sosial Twitter menunjukkan, mayoritas publik berpandangan negatif terhadap kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Kedua, pada 31 Maret 2020 kebijakan pembebasan tarif listrik untuk sejumlah pelanggan mampu menuai 94% sentimen positif, sementara yang negatif hanya 6%. Kunci perbincangan utama adalah, bebas listrik untuk kalangan rentan.

Ketiga, pada 1 April 2020 mengenai kebijakan pembebasan narapidana mendapat 54% sentimen positif dan 46% sentimen negatif dari 24.951 perbincangan. Kunci perbincangan adalah, potensi keresahan masyarakat, remisi koruptor, pembebasan napi karena kemanusiaan.

(Baca: Peneliti Indef Sebut Presiden Harus Tegas Terapkan Larangan Mudik)

Keempat, pada 2 April 2020 mengenai ketidaktegasan larangan mudik mendapat 54% sentimen negatif dan 46% sentimen positif dari 44.879 perbicangan. Adapun kunci perbincangan utama antara lain, ekonomi rentan mudik karena nol pendapatan, larangan mudik hanya sebatas anjuran.

Kelima, terkait kebijakan mengatasi pengangguran akibat pandemi covid-19 mendapatkan 84% sentimen negatif dan 16% positif dari 64.146 perbincangan. Adapun kunci perbincangan yakni dirumahkan, PHK sepihak, prakerja untuk korban PHK, dan bantuan untuk sosial PHK.

Kemudian, pada 7 April 2020 soal program Kartu Prakerja mendapatkan 81% sentimen negatif dan 19% sentimen positif dari 38.260 perbincangan. Kunci perbincangan adalah, konflik kepentingan dan boros anggaran.

Selanjutnya, masih pada 7 April 2020 soal kebijakan mengenai jaring pengaman sosial mendapatkan 56% sentimen negatif dan 44% positif dari 17.781 perbincangan. Kunci perbincangan yakni, penyaluran BLT tidak tepat sasaran.

Terakhir, pada 4 April 2020 terkait kebijakan aturan khusus penghinaan presiden mendapatkan tanggapan 89% sentimen negatif dan 11% postif dari 15.550 perbincangan. Kunci perbincangan berpusat pada pelanggaran hak berpendapat, pemerintah anti kritik dan aturan khusus tidak relevan.

(Baca: Bolong Bansos Pemerintah di Kelas Menengah Bawah)

Halaman:
Reporter: Verda Nano Setiawan
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...