Buruh Minta Anggaran Pelatihan Kartu Prakerja untuk Bantuan Langsung

(Baca: Bolong Bansos Pemerintah di Kelas Menengah Bawah)

Oleh karena itu, Mirah mendesak pemerintah menarik RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas di DPR. "Karena RUU Cipta Kerja hanya menguntungkan pemodal/pengusaha dan sangat merugikan pekerja," ujarnya. 

Mirah menilai  RUU Cipta Kerja akan menghilangkan kepastian jaminan kerja, jaminan upah, dan jaminan sosial sehingga rakyat akan sulit mendapatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Sebelumnya, Direktur Kemitraan dan Komunikasi PMO Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky telah menjelaskan dana sebesar Rp5,6 triliun benar-benar ditujukan untuk memberikan pelatihan bersertifikat dengan kurikulum yang sesuai. Hal ini agar peserta atau tenaga kerja dapat lebih produktif ke depannya.

"Saya tidak sependapat ini buang uang. Ini juga untuk pelatihan terstruktur. Disediakan lembaga pelatihan," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin (27/4).

Panji memahami memang saat ini kondisinya masyarakat membutuhkan bantuan langsung tunai dari pemerintah, bukan sekedar pelatihan. Namun, pemerintah sudah menyediakan berbagai macam bentuk bantuan langsung tunai berupa PKH dan kartu sembako.

Sehingga dengan program kartu prakerja pemerintah mendesain masyarakat tetap bisa mendapatkan insentif, tapi harus mengikuti program latihan sebagai bekal di dunia kerja.

(Baca: Hasil Panen Raya Akan Tambal Defisit Pangan di Daerah)