Prahara Blok Masela, Dari Polemik Kilang hingga Shell Hengkang
Pertama, perekonomian daerah dan perekonomian nasional bisa terimbas dari adanya pembangunan proyek Blok Masela. Kedua, dengan proyek ini wilayah sekitar regional Maluku juga bisa ikut berkembang pembangunannya. "Dari kalkulasi, perhitungan dan pertimbangan yang sudah saya hitung, kami putuskan dibangun di darat," kata Jokowi.
(Baca: Inpex: Proyek Blok Masela Terus Jalan Meski Harga Minyak Jatuh)
Inpex dan Shell (pemegang hak partisipasi 35%) yang menginginkan FLNG, akhirnya mengikuti arahan Jokowi. Begitu pula Sudirman dan Amien. Namun, kajian desain awal (pre front end engineering design/FEED) belum juga diselesaikan Inpex hingga beberapa tahun.
Enam bulan usai dilantik, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengancam mencabut izin Inpex, lantaran kajian desain awal atau Pre-FEED pengembangan Blok Masela tak kunjung diselesaikan. "Sudah enam bulan saya di ESDM tidak jalan-jalan, kalau kelamaan saya cabut (izin) Inpex," kata Jonan pada Mei 2017.
Ancaman Jonan memiliki dasar, karena proyek ini sebenarnya telah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikawal pemerintah. Belakangan Pre-FEED baru dijalankan Inpex pada Maret 2018 dan selesai Oktober 2018 yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan PoD.
Saat itu Jonan mulai berani menaksir angka investasi pengembangan Blok Masela di kisaran US$ 20-21 miliar. Dengan skema darat, sebenarnya pemerintah memperkirakan proyek Masela baru bisa beroperasi 2027.
(Baca: Pulau Nustual jadi Lokasi Pelabuhan Pendukung Kilang LNG Blok Masela)
Tahun lalu akhirnya disepakati nilai investasi pengembangan blok ini US$ 18-20 miliar. Pemerintah dan Inpex juga mencapai kesepakatan bersama dengan skema bagi hasil, dimana pemerintah sekurangnya mendapat bagian 50%.
SKK Migas juga memastikan pengembangan Blok Masela menggunakan skema kilang darat alias onshore. Biaya pengembangan dengan skema ini sekitar US$ 6 sampai US$ 7 per setara barel minyak (boe) atau 20% lebih murah ketimbang biaya untuk skema kilang laut (offshore) sebesar US$8 hingga US$ 9 per boe.
Peran Menteri Arifin dalam HoA Blok Masela
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto sempat menyebut sosok Menteri ESDM Arifik Tasrif berperan besar dalam kesepakatan awal atau head of agreement (HoA) pengembangan Blok Masela. Kesepakatan itu ditandatangani di Jepang pada 16 Juni 2019. Arifin ketika itu menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Jepang.
Arifin selalu ada dalam setiap perundingan yang dilakukan antara pemerintah dengan Inpex. "Dengan Inpex, beliau selalu kami libatkan ketika HoA Blok Masela," kata Dwi saat ditemui di Jakarta pada 25 Oktober lalu.
Saat serah terima jabatan, Jonan pun menitipkan pengembangan Blok Masela kepada Arifin. "Karena dubes kita pernah tugas di Tokyo, saya titip proyek besar Inpex. Itu mestinya bisa jalan, Pak," kata Jonan ketika itu.
(Baca: Inpex Buka Tender Desain Detail Proyek Blok Masela)
Produksi Blok Masela penting untuk mengatasi defisit neraca gas yang diproyeksi bakal terjadi pada 2025. Defisitnya diperkirakan mencapai 206,5 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd).
Pemerintah berharap Blok Masela dapat memberikan kontribusi tambahan produksi gas bumi setara 10,5 juta ton per tahun (mtpa). Produksinya terdiri dari 9,5 juta ton LNG per tahun dan gas pipa sebesar 150 mmscfd.
Selain produksi migas, pengembangan Blok Masela diharapkan dapat menciptakan efek berganda bagi industri pendukung dan turunan di dalam negeri dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Berdasarkan data SKK Migas, produk domestik bruto (PDB) bakal mencapai US$ 153,6 miliar atau sekitar Rp 2.135 triliun selama Blok Masela memproduksi gas dari 2022 sampai 2055.
