Minim Spesifikasi, Pengadaan Alkes Corona di Kemenkes Jadi Sorotan ICW
Kementerian yang dipimpin Terawan Agus Putranto itu juga harus memberi informasi dan realisasi pengadaan di kanal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan LPSE secara lengkap. “Kemenkes juga harus cermat dalam pengadaan sesuai Perpres 16 tahun 2018,” katanya.
Pemerintah juga diminta membangun kanal khusus yang menyediakan informasi pengadaan terkait penanganan Covid-19. Selain itu kuantitas dan target penerima alat kesehatan harus dijabarkan detail.
“Pemerintah harus maksimal menggunakan alat uji polymerase chain reaction (PCR) untuk mengakselerasi uji spesimen,” kata Dewi.
Di kesempatan yang sama, Analis di Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Heru Prastyo mengatakan seluruh pengadaan yang dilakukan telah dilakukan sesuai Perpres 16. Selain itu dia menjelaskan bahwa Inspektorat Jenderal juga dilibatkan dalam untuk mengaudit kegiatan. “Jika ada pihak ketiga yang tidak spesifik dalam pengadaan nanti kami akan cek kembali,” katanya.
Sedangkan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Prasinta Dewi mengatakan pihaknya juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengadaan barang guna menangani Covid-19.
Ini seiring adanya Surat Edaran KPK Nomor 8 tahun 2020 yang mengatur pencegahan korupsi dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19. “Kami juga menyampaikan pesan Kepala BNPB agar ICW ikut bergabung untuk mengawasi kegiatan,” kata dia.
Pemerintah awalnya menganggarkan Rp 87,5 triliun untuk menangani Covid-19 dari sisi kesehatan. Namun seiring penyerapan yang rendah hingga Agustus, maka dana tersebut dipangkas jadi Rp 72,7 triliun.
