Membuka Lagi Pintu Reshuffle dari Kinerja Minus Penanganan Pandemi
“Teguran Presiden kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju menjadi perhatian utama publik,” demikian dikutip dari keterangan tertulis.
Presiden Jokowi memang pernah menegur para menteri yang dinilainya lambat dalam penanganan pandemi. Teguran itu disampaikannya dalam rapat yang digelar tertutup pada Minggu (18/6).
Namun, rekaman Sidang Kabinet Paripurna pertama sejak virus corona masuk Indonesia ini baru dirilis sepuluh hari kemudian. "Saya harus ngomong apa adanya, tidak ada progres signifikan,” kata Jokowi saat itu.
Bahkan dia sempat mengancam akan mengambil langkah drastis demi menyelamatkan negara. “Bisa saja membubarkan lembaga, bisa reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya,” katanya.
Belakangan, Jokowi tampak melunak. Menurutnya pergantian posisi menteri tak akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Dalam kondisi ini, kok mau reshuffle, enggak-lah. Minggu ini tidak ada, minggu depan juga tidak,” kata Presiden kepada sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (4/9).
Presiden juga menyampaikan bahwa bisa jadi pandemi membuat dirinya lebih cepat naik pitam. Oleh sebab itu dia menganggap kemarahannya tersebut merupakan hal yang biasa.“Mungkin karena keseringan di rumah juga. Jadi wajar saja,” kata mantan Wali Kota Solo itu.
Peluang Reshuffle
Meski Jokowi berusaha meredamnya, beberapa kalangan justru memandang reshuffle kabinet perlu dilakukan. Sebab, harus diakui bahwa ada beberapa kementerian yang tidak bekerja secara maksimal dalam penanganan pandemi Covid-19.
" Justru reshuffle akan mengirim sinyal positif ke market karena ada penyegaran dan beberapa menteri memang kerja-nya underperform," ungkap Ekonom INDEF Bhima Yudhistira.
Menurut Bhima, kinerja para Menteri itu misalnya dapat dilihat dari realisasi penyaluran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Kalau melihat progress PEN yang sangat underperform adalah Menteri Kesehatan," ujarnya.
Selain itu, sambung Bhima, yang jadi pertimbangan reshuffle adalah dari pola komunikasi si menteri itu sendiri. Menurutnya, ada menteri yang kerjanya cuma memperkeruh situasi dengan statemen yang kontra produktif.
"Tapi yang paling harus diganti menurut saya adalah Menkoordinator Bidang Perekonomian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pertanian, Menteri Koperasi & UMKM, Menteri Perindustrian dan Menteri Kesehatan. Itu top priority."
Sementara, Ekonom CORE Piter Abdullah mengungkapkan reshuffle ini pada intinya harus bergantung kepada penulaian Jokowi. "Kalau memang merasa kinerja para menterinya belum memuaskan seharusnya segera dilakukan reshuffle."
