Empat Pekan Zona Merah Covid-19, PSBB Jakarta Terlambat Diberlakukan

Rizky Alika
24 September 2020, 11:00
Warga berbelanja di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan. Tak hanya itu, 'keleluasaan' juga diberikan Pemprov DKI Jakarta dengan tetap mengizinkan pasar dan pusat perbelanjaan (mal) tetap buka pada PSBB. Meski demikian, Pemprov DKI ancam menutup seluruh o
Adi Maulana Ibrahim|Katadata
Warga berbelanja di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan. Tak hanya itu, 'keleluasaan' juga diberikan Pemprov DKI Jakarta dengan tetap mengizinkan pasar dan pusat perbelanjaan (mal) tetap buka pada PSBB. Meski demikian, Pemprov DKI ancam menutup seluruh operasional di tempat-tempat yang disebutkan di atas apabila terdapat kasus positif covid-19.

Satgas Covid-19 mencatat, sebagian okupansi rumah sakit rujukan di DKI berada di atas 60%. Pada 20 September, total tempat tidur isolasi di Jakarta sebanyak 4.508 kasur, sementara total pasien isolasi sebanyak 3.755 orang. Ini artinya, tingkat keterpakaian tempat tidur isolasi mencapai 83%.

Sementara, jumlah tempat tidur ICU sebanyak 658 kasur dengan total pasien ICU 519 orang. Tingkat keterpakaian tempat tidur ICU mencapai 79%.

Bila dijumlahkan, total tempat tidur isolasi dan ICU sebanyak 5.166 kasur, sementara total pasien isolasi dan ICU 4.274 orang. Artinya, total keterpakaian tempat tidur isolasi dan ICU 83%.

Sebanyak 13 dari 67 (19,4%) RS Rujukan Covid-19 di Jakarta memiliki ruang ICU dan isolasi yang terisi 100%. Kemudian, 47 dari 67 (70,1%) RS Rujukan Covid-19 di Jakarta memiliki ruang ICU dan isolasi yang terisi di atas 60%. Selebihnya, 7 dari 67 (10,4) RS Rujukan Covid-19 di DKI memiliki ruang ICU dan isolasi yang terisi di bawah 60%.

PSBB Jakarta Jilid 2
PSBB Jakarta Jilid 2 (Adi Maulana Ibrahim|Katadata)

Silang Pendapat Pemerintah Pusat

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan menginjak rem darurat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota. Pendorongnya penularan Covid-19 di Jakarta yang terus  menanjak.

Namun berbeda dengan PSBB pertama yang mengunci pergerakan penduduk, Anies kali ini menyasar pembatasan pada aktivitas perkantoran yang dianggap sebagai biang keladi melonjaknya infeksi corona.

“Yang paling banyak itu kan memang perkantoran, karena itu paling banyak mengatur (aktivitas) di perkantoran." kata Anies, Sabtu (12/9) kepada wartawan.

Langkah Anies ini juga sempat menimbulkan silang pendapat dengan pemerintah pusat. Anies awalnya meminta seluruh kantor di ibu kota melaksanakan lagi work from home (WFH) alias bekerja dari rumah kepada seluruh pegawainya. “Perkantoran yang di gedung tidak diizinkan beroperasi,” katanya.

Namun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpendapat pembatasan kegiatan kantor bisa diterapkan sebesar 50%. “Pemerintah terus mendorong bahwa sektor-sektor produktif tetap berjalan dan menjaga protokol pencegahan Covid-19," ujar Airlangga saat itu.

Halaman:
Reporter: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...