Luhut Peringatkan Perusahaan Farmasi Tidak Mainkan Harga Obat Covid-19

Selain itu, Luhut meminta Kementerian BUMN memastikan ketersediaan obat-obatan Covid-19. Selain itu, Kementerian BUMN juga diminta sinkronisasi kebijakan pemesanan obat antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak ada pemesanan ganda.

Pasalna, Kemenkes dan pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran obat-obatan tersebut. Sehingga perlu ada sinkronisasi anggaran antara pusat dan daerah dalam pengadaan obat Covid-19.

Dalam kesempatan yang sama, Terawan melaporkan bahwa pengadaan obat dan alat kesehatan sesuai protokol standar penanganan pasien Covid-19 sudah sesuai jadwal dan alokasi kebutuhan. Namun demikian, dia mengakui bahwa pengadaan alat High Flow Nasal Cannula belum sepenuhnya dapat dipasok oleh produsen dalam negeri.

Menanggapi laporan tersebut, Menko Luhut menegaskan agar Terawan terus mendorong pengadaan alat dari dalam negeri dulu baru impor bila memang kondisi mendesak.“Allkes High Nasal canulla untuk sementara produsen dalam negeri hanya mampu menyediakan 300 alat, sedangkan 1000 alat sisanya masih saya cari dari luar negeri,” kata Luhut.

Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi yang juga hadir dalam rakor itu menjawab bahwa asosiasi telah siap mendukung kebijakan pemerintah. Mereka juga mendukung target dari pemerintah untuk pengadaan obat dalam negeri, meskipun sudah ada perusahaan-perusahaan farmasi besar yang telah memproduksi obat-obatan tersebut lebih dahulu.

Hadir pula dalam rakor Ketersediaan dan Kewajaran Harga Obat/Farmasi untuk Covid 19 ini antara lain Wamen BUMN Budi Sadikin, wakil dari BPOM, Kalbe Farma, Tempo Scan Pasifik serta Dokter spesialis paru dari Rumah Sakit (RS) Persahabatan Erlina Burhan.

Di sisi lain, pemerintah terus berusaha menekan angka penyebaran virus corona. Salah satunya dengan menegakkan protokol kesehatan. Caranya dengan mengimbau masyarakat mengikuti #Gerakan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.