Pesangon Buruh Turun, Ketua Kadin Klaim Masih di Atas Vietnam
Sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo, lanjutnya, UU Cipta Kerja diharapkan dapat mendorong peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business) Indonesia dari peringkat 73 ke rangking 40 pada dua tahun ke depan.
Managing Director Sinar Mas G. Sulistyanto pun mengatakan, Sinar Mas Land akan meningkatkan investasi di sektor properti bila UU Cipta Kerja telah berlaku. "Kalau nanti omnibus law ada kemudahan perizinan, saya yakin Sinar Mas Land akan segera mengembangkan perumahan-perumahan yang dibutuhkan," ujar dia.
Sebagaimana diketahui, omnibus law menjadi sorotan salah satunya lantaran pengurangan hak pesangon bagi pekerja yang terdampak PHK. Berdasarkan undang-undang yang baru, besaran pesangon diberikan paling banyak 25 kali upah.
Skema pembayaran pesangon itu, 19 kali gaji oleh perusahaan dan 6 kali oleh pemerintah melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). “Peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran,” demikian dikutip dari pasal 82 yang mengatur mengenai Jenis Program Jaminan Sosial.
Kemudian, pada bagian lain disebutkan, modal awal Jaminan Kehilangan Pekerjaan ditetapkan paling sedikit Rp 6 triliun dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Dengan adanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, buruh/pekerja yang mengalami PHK akan tetap terlindungi sambil mencari pekerjaan baru.
"Ini Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang berikan manfaat cash benefit dan pelatihan upskilling atau reskilling, serta akses informasi pasar tenaga kerja," ujar dia dalam rapat paripurna di DPR, Senin (6/10).
Untuk diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sebelumnya berlaku, besaran pesangon untuk korban PHK maksimal 32 kali gaji sesuai masa kerja. Sebelum ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan, seluruh pesangon ditanggung oleh pengusaha.
