Realisasi Program Pemulihan Ekonomi 51,9%, Pembiayaan Korporasi Nihil

Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan, total anggaran PEN program perlindungan sosial di Kementerian Sosial (Kemensos) mencapai Rp 128,92 triliun. Hingga 3 November, realisasinya telah mencapai 87,4% atau Rp 112,7 triliun.

Bila dirinci, program bansos sembako Jabodetabek telah tersalurkan Rp 5,65 triliun atau 82,59% dari anggaran Rp 6,84 triliun. Selain itu, program keluarga harapan (PKH) realisasinya telah mencapai 100% dari total anggaran Rp 36,71 triliun.

Kemudian, program bansos tunai telah tersalurkan Rp 25,86 triliun atau 79,8% dari angagran Rp 32,4 triliun. Sementara, program bansos beras penyalurannya sudah mencapai Rp 3,29 triliun atau 62,47% dari anggaran Rp 5,26 triliun.

Selanjutnya, program bansos tunai bagi penerima non PKH telah terealisasi 100% dari anggaran Rp 4,5 triliun. "Karena ini sifatnya ditransfer langsung ke rekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat), seluruhnya ada di bank himbara. Sudah dieksekusi pada September," kata Juliari.

Sedangkan, program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sudah tersalurkan Rp 37,31 triliun atau 86,52% dari pagu Rp 43,12 triliun. Juliari mengatakan, sisa anggaran program BPNT akan dicairkan hingga Desember. "Jadi angkanya akan mencapai 100%," ujar dia.

Menurutnya, seluruh program perlindungan sosial bisa terselenggara dengan baik lantaran kerja sama yang baik antara kementerian dan lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Adapun, Juliari mengatakan program perlindungan sosial akan dilanjutkan pada tahun Januari 2021. Program yang dimaksud meliputi PKH, BPNT, hingga bansos tunai. Nantinya, program tersebut akan dianggarkan untuk sepanjang tahun 2021.

"Sedangkan, anggaran bansos tunai masih dianggarkan dari Januari sampai Juni saja. Nantinya seusai arahan Presiden, akan kami lihat lagi," ujar dia.