Survei BPS: 29,1 Juta Penduduk RI dan 88% Perusahaan Terimbas Pandemi
Sementara itu, survei yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebutkan, 88% perusahaan terdampak pandemi selama 6 bulan terakhir. Bahkan, 9 dari 10 perusahaan di Indonesia terdampak langsung oleh pandemi Covid-19.
Survei dilakukan secara online, termasuk melalui telepon dan e-mail terhadap 1.105 perusahaan di 32 Provinsi Indonesia. Adapun metode yang digunakan ialah 95% secara probability sampling dan margin of error (MoE) sebesar 3,1%.
Berdasarkan survei tersebut, ditemukan penurunan permintaan, produksi dan keuntungan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga di atas 90%. Adapun perusahaan yang terdampak signifikan ialah penyediaan akomodasi makanan dan minuman, real estate serta konstruksi.
Meski demikian, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Bambang Satrio Leluno menyebutkan, sebagian besar perusahaan tetap mempekerjakan pegawainya. Sedangkan 25,6% perusahaan merumahkan pekerjanya, 17,8% perusahaan memberlakukan PHK dan 10% perusahaan yang melakukan keduanya. “Alasan perusahaan karena ini merupakan jalan satu-satunya untuk efesiensi di tengah pandemi,” kata Bambang.
Karena itu Bambang memprediksi, keterampilan teknologi informasi dan industri kian dibutuhkan usai pandemi. Implikasinya, baik bagi pemerintah maupun swasta perlu menyediakan pendidikan dan keterampilan, sesuai dengan penguasaan teknologi.
“Pandemi mengisyaratkan bahwa WFH menjadi pilihan utama bagi perusahaan agar fleksibel meskipun efesiensi jumlah tenaga kerja dan pengurangan upah tidak bisa dihindarkan,” ujarnya.
Bambang mengatakan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mempermudah transisi di era pandemi. Untuk merespons situasi pandemi, sebagian perusahaan telah merasakan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya insentif perpajakan sebanyak 19,8% serta jaminan sosial ketenagakerjaan dan sejenisnya sebanyak 18,5%.
Meski demikian, katanya, 41,18% masyarakat masih belum merasakan bantuan pemerintah di tengah pandemi. Hal itu menandakan pemerintah perlu bergerak membantu perusahaan yang sebagian besar merasakan dampak Covid-19.
