Menteri Edhy Tinjau Budidaya Udang di AS Sebelum Ditangkap KPK

Pingit Aria
25 November 2020, 09:10
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020).
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Selain itu, KKP berharap mendapatkan grand parent stock (GPS) vaname yang dapat menghasilkan induk-induk unggul, yakni tahan salinitas rendah, toleran terhadap penyakit, dan pertumbuhannya cepat.

Bahkan dengan potensi yang dimiliki, Indonesia berpeluang menghasilkan great grand parent stock (GGPS). "Dengan adanya transfer teknologi dalam menghasilkan induk udang unggul, artinya kita dapat mengurangi ketergantungan dari induk udang impor," kata Antam.

Melalui kerja sama dengan OI, sambung Antam, rencana KKP membangun broodstock center modern berskala internasional termasuk fasilitas Nucleus Breeding Center juga bisa lebih mudah karena diperlukan bantuan ahli dari segi ilmu genetika dan disain broodstock center.

Lebih jauh Antam menjelaskan, pengembangan budidaya udang nasional adalah arahan langsung Presiden Joko Widodo saat menunjuk Edhy Prabowo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain mengunjungi OI, Menteri Edhy akan bertemu dengan ABK asal Indonesia yang bekerja di Honolulu.

Ekspor Benih Lobster

Sejak dilantik sebagai Menteri KKP, Edhy Prabowo kerap disoroti terkait kebijakannya yang berbanding terbalik dari pendahulunya, Susi Pudjiastuti. Salah satunya adalah soal pembukaan kembali ekspor benih lobster. Koran Tempo melaporkan pembukaan ekspor benih lobster ini diduga melibatkan kader partai politik.

BACA JUGA

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi membuka kembali keran ekspor benur berdasarkan Peraturan Menteri KKP Nomor 12 Tahun 2020. Regulasi ini membatalkan larangan ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri KKP Nomor 56 Tahun 2016 oleh yang dibuat Susi Pudjiastuti.

KKP telah memberikan izin ekspor kepada 30 perusahaan yang di antaranya milik kader Gerindra, partai asal sang menteri. Bagaimanapun, Edhy menyatakan proses pemberian izin telah melalui prosedur yang melibatkan para ahli. Dia juga menegaskan perusahaan yang mendapat izin ekspor bukanlah kerabat atau keluarganya.

"Saya tidak peduli akan dihina seperti apa mengelola negeri, selama saya sangat yakin tujuan mulia untuk membela rakyat saya tidak peduli yang penting rakyat makan," kata Edhy dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Jakarta, Senin (6/7) lalu.

Halaman:
Reporter: Antara
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...