Luhut Ingin "Jual" Komodo lewat Konsep Wisata Premium Bintang Enam

Rizky Alika
27 November 2020, 16:42
luhut, komodo, pariwisata
ANTARA FOTO/HENDRA NURDIYANSYAH
Wisatawan melihat satwa Komodo (Varanus Komodoensis) di Pulau Rinca, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (17/1). Menurut data Taman Nasional Komodo (TNK) kunjungan wisatawan di salah satu destinasi wisata unggulan nasional ini meningkat lebih dari 120.000 orang dengan pendapatan Rp27 miliar selama tahun 2017.

Pernyataan Luhut tersebut dijelaskan untuk menanggapi masukan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat. Viktor menyebutkan, konsep desain super premium di Labuan Bajo belum terlalu jelas.

Oleh karena itu, ia mendorong desain pariwisata di Labuan Bajo untuk mengusung konsep kembali ke alam agar komodo dapat hidup dengan baik. "Yang dilindungi kan komodonya, bukan manusianya," ujar Viktor.

Ia pun meminta, rantai pasok di Labuan Bajo perlu berasal dari produk lokal lantaran rantai pasok komoditas seperti telur dan daging masih bergantung pada daerah lain. Politisi Partai Nasdem tersebut mengatakan pentingnya pasokan dari warga lokal untuk menekan angka kemiskinan.

Oleh karena itu, ia berharap Badan Otorita Labuan Bajo dapat mendukung pemerintah provinsi untuk mengisi kekurangan rantai pasok. "Jadi kalau rantai pasok di Flores macet, kita tahu," ujarnya.

Di sisi lain, Viktor juga berpesan kepada Luhut agar tidak hanya tertarik pada pembuatan atraksi. Menurutnya, Labuan Bajo sudah memiliki atraksi utama, yaitu komodo. "Ini atraksi yang tidak ada lagi lawannya, komodo yang kuno," katanya.

Terakhir, ia meminta promosi wisata Labuan Bajo dapat dilakukan secara fokus. Ia menilai, promosi wilayah tersebut masih terbagi dalam beberapa hal sehingga membingungkan pemerintah daerah.

Sebelumnya Koalisi masyarakat Pulau Komodo mendesak Dewan Perwakilan Rakyat menggagalkan rencana pemerintah membangun wisata ala Jurassic Park di kawasan Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.  Konsep wisata super premium di Pulau Komodo yang akan dibanderol dengan tiket masuk senilai US$ 1.000 menuai kontroversi.  

Koalisi masyarakat Pulau Komodo ini telah menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPR. "Kami menolak keras proyek ini dan meminta DPR untuk mengambil sikap. Jangan sampai DPR ikut menyetujui program-program yang merampas lahan masyarakat untuk investasi skala besar,” kata Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika dalam konferensi pers, Rabu (25/11).

Halaman:
Reporter: Rizky Alika
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...