Vaksinasi Covid-19 Menanti Lampu Hijau dari BPOM
Penny menjelaskan, ada standarisasi yang harus dicapai dalam sebuah vaksin. Standar tersebut seperti apakah antivirus efektif dalam meningkatkan antibodi sehingga dapat menetralisir virus.
Perlu Independen dan Cermat
Dengan kondisi saat ini, Dicky berharap BPOM dapat bersikap independen dan cermat dalam memberikan EUA. Sebab, vaksinasi Covid-19 dapat memberikan efek negatif bila izin diberikan terburu-buru.
"Bila tidak merencanakan dan mempersiapkan program vaksinasi dengan tepat, alih-alih bisa keluar dari situasi pandemi malah membuat endemi," ujar dia.
Dicky juga memberikan tiga masukan kepada pemerintah jika kekebalan bersama (herd immunity) ingin segera tercapai. Pertama, vaksin yang digunakan harus terbukti aman dan memiliki efektivitas yang optimal.
Kedua, angka reproduksi virus Covid-19 harus ditekan serendah mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan serta pengujian (testing), penelusuran (tracing), dan perawatan (treatment).
Adapun, angka reproduksi yang terkendali dapat tercermin dari positivity rate yang berada di bawah 5%. "Sedangkan kita masih di atas 10%," katanya.
Ketiga, vaksinasi Covid-19 harus diupayakan untuk mencakup hampir 100% dari total penduduk. Hal ini dinilai menjadi tantangan pemerintah lantaran masih ada masyarakat yang menolak vaksin.
Ia pun mengimbau, pemerintah untuk memperbaiki strategi komunikasi kepada masyarakat agar pengendalian Covid-19 serta program vaksinasi dapat berjalan dengan baik.
Sementara, Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, herd immunity dapat tercapai bila vaksinasi diberikan kepada 70-80% masyarakat. Namun, perlu dipastikan tingkat kemanjuran vaksin di atas 90%. "Seperti Sinovac, efficacy-nya baik," ujar dia.
Ia pun memperkirakan, herd immunity dapat tercapai bila vaksinasi turut menjangkau kelompok anak-anak. Oleh sebab itu, Miko berharap pemerintah dapat mematok harga vaksin dengan harga terjangkau.
