Covid-19, Momentum Kalbar Menjaga Mangrove Melalui Kepiting
Hasil tak mengkhianati usaha. Pada pertengahan 2020 penjualan kepiting mulai membaik. Meskipun harga menurun, KUPS masih bisa melakukan perputaran ekonomi. Aliansyah dan kawan-kawan mampu menjual 100–150 kg per bulannya. Pemasukannya bertotal Rp 10-15 juta.
Tak habis usaha para anggota, mereka saat ini juga mulai membudidayakan ikan tirus yang hidup di hutan bakau. Kendati terseok-seok, semangat untuk tetap bertahan di tengah pandemi sangat kuat. Terlebih lagi mereka akan mendapat dana hibah dari Pemprov Kalbar senilai Rp50 juta.
Dukungan Pemerintah
Keberhasilan mengekspor tak lepas dari andil pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Pemprov Kalbar meyakini pembangunan bisa terjadi di tingkat tapak melalui skema Hutan Desa. Provinsi ini bahkan mengantongi jumlah izin Hutan Desa terbanyak, 116 unit pada Oktober lalu. Namun pemprov menyadari dukungan tidak berhenti pada pencapaian izin.
“Proses setelah dapat izin yang lebih sulit. Jadi kami harus berlari untuk mengejar keberhasilan pasca izin,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kalbar Adi Yani saat melakukan wawancara daring dengan Tim Riset Katadata, Jumat (23/10).
Dinas LHK memfasilitasi pertemuan berkala Kelompok Kerja (Pokja) Tim Percepatan Perhutanan Sosial. Di dalamnya berisikan perwakilan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah provinsi dan kabupaten, penyuluh, hingga pendamping dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Harapannya ini dapat menjadi kendaraan untuk mewujudkan kemandirian desa yang dinilai dari Indeks Desa Membangun (IDM). Saat ini sudah terdapat 14 desa yang tergabung dalam skema Hutan Desa yang tergolong Desa Mandiri.
“Ada 1.150 desa masih tertinggal, kami mau fokus kembangkan perhutanan sosial di situ agar status IDM-nya naik,” kata Adi.
Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui SK Gubernur No. 525/DLHK/2020 untuk mempercepat program perhutanan sosial. Pemprov juga meningkatkan jumlah pendamping yang berasal dari LSM atau Dinas LHK untuk memperkuat kelembagaan di tingkat desa. Juga memfasilitasi KUPS mendapatkan permodalan dengan mudah, seperti akses ke BLU KLHK atau pinjaman perbankan.
Untuk memperkuat kelembagaan, pemprov juga gencar untuk mendorong kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu, pemprov juga meminta dunia usaha untuk melakukan corporate social responsibility (CSR) di kawasan hutan. Diharapkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan mampu meningkat dengan bantuan pihak swasta.
Selain itu, rekomendasi dari lembaga nirlaba Sampan, agar usaha KUPS semakin maju dan sejalan dengan semangat perhutanan sosial, diperlukan pendamping dan juga tenaga ahli. “Agar warga semakin paham pengelolaan. Juga tetap menjaga amanah menjaga hutan, tidak sibuk dengan ekonomi saja,” kata Dede Purwansyah, mantan direktur eksekutif Sampan yang kini pendiri Pesona Kalbar Hijau.
Berdasarkan hasil perhitungan Katadata Insight Center (KIC) pada 2020, Kalimantan Barat unggul pada skema Hutan Desa program Perhutanan Sosial. Berdasarkan risetnya, Kalimantan Barat memiliki nilai indeks tertinggi 81,9 pada skema Hutan Desa. Keunggulannya tampak pada jumlah KUPS terbanyak sejumlah 235 kelompok.
Terdapat tiga subindeks yang menjadi pertimbangan perhitungan indeks, yaitu input, proses, dan output. Penilaiannya sendiri terbagi menjadi lima, sesuai dengan skema program Perhutanan Sosial yang ada berupa Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan.
