Budi Gunadi, Bankir Pembeli Saham Freeport yang Jadi Menteri Kesehatan
Setelah itu, Budi bergabung dengan Bank Danamon dan menjabat sebagai Executive Vice President Consumer Banking dan Direktur di Adira Quantum Multi Finance.
Pada tahun 2006, Budi mulai merapat ke Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Direktur Micro & Retail Banking. Pada tahun 2013, ia diangkat menjadi Direktur Utama Bank Mandiri hingga 21 Maret 2016.
Setelah itu, masih pada 2016, ia merapat ke pemerintah sebagai Staf Khusus Menteri BUMN. Ia juga aktif menjadi Anggota Dewan Penasehat Asosiasi Fintech Indonesia.
Pada 2017, Budi Sadikin diangkat menjadi Komisaris Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum. Ia juga sempat menjadi Direktur Utama sejak 14 September 2017 dan mempersiapkannya sebagai induk Holding BUMN Tambang.
Kritik Anggaran Kesehatan
Saat pandemi melanda, Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunadi Sadikin pun ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam perannya itu, ia sempat menjelaskan mengapa alokasi anggaran bidang kesehatan lebih kecil dibandingkan bidang ekonomi dalam program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
Menurutnya, hal ini terjadi karena permintaan anggaran PC-PEN pada bidang kesehatan sedikit. "Minta (anggarannya) sedikit. Coba minta yang banyak? Dikasih," kata Budi dalam diskusi Health Outlook 2021, Jumat (18/12) lalu.
Simak Databoks berikut:
Ia pun mengatakan, semestinya pihak dari sektor kesehatan berada di garis terdepan dalam menyusun respons kebijakan saat pandemi. Permasalahannya, lanjut Budi, pihak dari sektor kesehatan tidak terbiasa untuk maju dalam penyusunan kebijakan. "Yang terbiasa maju orang ekonomi. Dia langsung maju ke depan, solusinya begini," ujar dia.
Budi menilai, pihak yang ahli bidang ekonomi telah terbiasa menghadapi krisis ekonomi berskala global, yaitu pada 1998, 2008, dan 2013. Oleh sebab itu, para pejabat juga telah terbiasa menyusun respons kebijakan saat terjadi krisis ekonomi.
Namun, krisis pandemi ini berbeda dengan krisis ekonomi global sebelumnya. Sebab, krisis tidak akan berakhir bila permasalahan kesehatan belum dituntaskan. "Berapa ratus triliun uang kami gelontorkan, selama masalah kesehatan tidak beres, (krisis) tidak akan beres," katanya.
Sebagaimana diketahui, total anggaran PC-PEN pada tahun ini mencapai Rp 695,2 triliun. Dari jumlah itu, alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 96,17 triliun atau 13,8% dari total anggaran PC-PEN.
Selebihnya, anggaran tersebut dialokasikan untuk bidang PEN, yaitu insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun, perlindungan sosial Rp 230,66 triliun, sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp 70,70 triliun, UMKM Rp 115,82 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp 61,22 triliun.
