Perempuan, Aktor Penting Keberhasilan Program Perhutanan Sosial
Umur Kasepuhan Cirompang sebagai Hutan Adat program Perhutanan Sosial masih belia. Belum juga dua tahun. Namun semangat dan praktik inklusi perempuan dalam kelembagaan bisa jadi teladan.
Survei Katadata Insight Centre pada pertengahan 2020 menyebutkan Kasepuhan Cirompang sebagai percontohan inklusi perempuan dalam program Perhutanan Sosial. Hal ini terlihat dari rasio keanggotaan perempuan yang mencapai 42 persen.
Ketua Kelompok Pemuda Adat Kasepuhan Cirompang, Ajat Sudrajat menyampaikan dalam survei, tidak ada bedanya jenis kelamin dalam pelaksanaan program Perhutanan Sosial. “Perempuan bisa ikut dalam kegiatan ekonomi, perempuan juga bisa dilibatkan dalam penyelesaian konflik,” ungkapnya.
Ajat menyampaikan dalam interview daring dengan Katadata, peran perempuan dalam Hutan Adat Kasepuhan Cirompang sangat penting. Selain berperan menjaga alam, perempuan adat juga turut memajukan ekonomi kreatif. Contohnya, memberi ide-ide desain kaos khas Cirompang dan memanfaatkan kecombrang menjadi sambal honje.
Warga masyarakat adat Kasepuhan biasa menggunakan kecombrang dalam masakan, tapi jumlah kecombrang yang tersisa lebih banyak lagi. Akhirnya banyak yang busuk. “Kami berpikir bagaimana ini dimanfaatkan dan meningkatkan hasil ekonomi. Akhirnya bikin sambal combrang (honje). Ini inisiatf sendiri dan alhamdulillah berhasil,” ujar Titin.
Wilayah adat Kasepuhan Cirompang juga ramai dikunjungi sebagai destinasi wisata kultural. Warga membuat kaos khas yang bisa dijadikan oleh-oleh dari sana. Untuk desainnya, perempuan yang terlibat. “Mereka lebih nyeni. Anak-anak mudah tinggal yang memproduksi,”ujar Ajat.
Anggota tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial, Swary Utami Dewi, mengungkapkan dalam webinar Katadata (4/11), peran perempuan dalam Perhutanan Sosial sangatlah penting. Di beberapa wilayah, perempuan bahkan memiliki Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sendiri. Sebut saja KUPS kuliner di Bangka Tengah dan KUPS jawet/rotan dari Belitung Timur.
Sayangnya, masih berdasarkan surveI KIC, dari 103 kelompok, baru 1 persen yang memiliki keseimbangan jumlah pengurus dan anggota laki-laki dan perempuan. Dan hanya 4,9 persen yang memiliki jumlah pengurus dan anggota perempuan lebih banyak. Selebihnya, 94,2 persen masih didominasi laki-laki.
