Pemerintah Sudah Salurkan Rp 7,3 Triliun untuk Kartu Prakerja 2021
Sementara anggaran dukungan UMKM dan korporasi yang cair pekan ini meningkat Rp 8,4 triliun menjadi Rp 68,3 triliun. Kendati demikian klaster ini masih mencatatkan realisasi paling lambat yakni 42% dari pagu Rp 162,40 triliun.
Klaster dengan realisasi paling cepat yakni program insentif usaha, yakni 92,2% atau Rp 57,92 triliun dari pagu Rp 62,83 triliun. Namun anggarannya tidak mengalami perubahan dari laporan pekan lalu.
Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka kemungkinan perubahan pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Kondisi ini terutama dipengaruhi penanganan pandemi Covid-19 yang masih belum pasti.
"Hari ini kita sudah memasuki bulan kesembilan tahun 2021, pandemi Covid-9 belum selesai. Karena itu, kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah melihat juga bahwa APBN ini masih dapat bergerak," kata Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pemerintah Tahun 2021, Selasa (14/9).
Sepanjang tahun 2021, bendahara negara itu sudah merombak anggaran Kementerian dan lembaga (K/L) sebanyak empat kali untuk mempertebal anggaran PEN. Adapun alokasi belanja untuk penanganan pandemi itu membengkak dari usulan awal Rp 356,5 triliun pada RAPBN 2021 menjadi Rp 744,77 triliun. Sebagian besar penambahan dana PEN itu dipakai untuk membiayai program kesehatan dan perlindungan sosial.
