Anggaran Pemilu 2024 Terlalu Besar, KPU Akan Coba Rasionalisasi
"Namun, KPU sebenarnya tidak harus membangun kantor baru, bisa memakai gedung dan/atau gudang yang tidak dipakai pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota dan provinsi," ujarnya.
Menurut dia, mengapa KPU tidak melakukan pendekatan kepada Menteri Dalam Negeri yang merupakan pembina kepala daerah sebagai fasilitator untuk mengkomunikasikan kepada kepala daerah agar pengadaan kantor itu bisa dipinjamkan dari kepala daerah.
Selain itu, Guspardi mengatakan bahwa pengadaan mobilitas yang jumlahnya sekitar Rp287 miliar tidak sedikit sehingga kenapa juga tidak dimanfaatkan cara lain atau memanfaatkan mobil yang sudah ada.
Menanggapi hal tersebut, KPU menegaskan akan mempertimbangkan masukan dari DPR tersebut. “Kami akan coba rasionalisasi,” ujar ketua KPU Ilham Saputra kepada Katadata, Selasa (21/9).
Dalam rapat kerja bersama DPR, Menteri Dalam Negeri, Bawaslu, DPKPP pekan lalu, Ilham mengusulkan agar pemerintah memberikan upah yang layak untuk anggota di badan ad hoc.
"Kita memberikan usulan agar pemerintah perlu memberikan jaminan kesehatan dan honor yang layak bagi petugas kami, baik itu PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Pantarlih, dan Pantarlih LN sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Ilham di DPR, Kamis (16/9).
Mengacu pada Pemilu 2019, Ilham mengatakan ada 722 anggota di badan ad hoc yang meninggal dunia dan 798 yang sakit. Untuk Pilkada 2020, ada 117 orang yang meninggal dunia ada 153 yang sakit.
