Luhut Gugat Dua Aktivis Hingga Rp 100 Miliar
“Kita semua justru harus berterimakasih kepada Haris dan Fatia karena menyuarakan kepentingan publik. Harusnya masyarakat yang melakukan somasi, “ ujar Asfin yang juga menjadi Tim Kuasa Hukum tergugat, Rabu (22/9).
Pengacara Haris Azhar, Nurkholis Hidayat mengatakan pihaknya sangat menyesalkan laporan yang dilakukan oleh pihak Luhut. Ia mempertanyakan itikad baik Luhut untuk mengeluarkan data-data terkait tudingan keterlibatan Luhut di proyek-proyek di Papua. Ia menyatakan Luhut selalu menyebut data-data yang diajukan sebagai fitnah. Namun, saat para aktivis mengajukan undangan pertemuan pada 14 September 2021, Luhut tidak menghadirinya.
“Klien kami akan minta maaf kalau memang bersalah. Tetapi kalau tidak tentu akan mempertahankan haknya,” tegas Nurkholis, Rabu (22/9).
Nurkholis kembali menegaskan apa yang disampaikan Haris merupakan fakta yang berasal dari riset sejumlah NGO. Bahkan sampai saat ini ia mengklaim pihak Luhut belum membantah data-data yang diajukan.
“Mari kita buka saja data-data terkait dugaan konflik kepentingan di Papua,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Safenet Damar Juniarto mengatakan pelaporan ini mengatakan UU ITE menjadi perangkat hukum yang mengabdi pada kekuasaan. Pelaporan ini juga berbanding terbalik dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang terbuka terhadap kritik. “Bukan pencemaran kalau itu berupa penelitian,” ujarnya.
