Ketidakpuasan Demokrasi Naik, YLBHI: Banyak Tangkap Sewenang-wenang

Lavinda
Oleh Lavinda
26 September 2021, 16:52
Survei, YLBHI, Demokrasi
ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Ketua Umum YLBHI Asfinawati (tengah) bersama Peneliti Transparency International Indonesia Agus Sarwono (kiri) dan Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana (kanan) menjadi pembicara saat diskusi publik di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

“Sebagian besar orang yang ditangkap, mereka tidak mendapatkan akses atas bantuan hukum. Sebanyak 1.265 orang tidak bisa mendapatkan bantuan hukum,” lanjut Asfinawati.

Menanggapi kondisi demokrasi pada saat pandemi, Asfinawati menyampaikan sejak awal Indonesia sudah melanggar pakem demokrasi. “Penanganan pandemi saja sudah melanggar pakem demokrasi, contohnya bantuan langsung tunai (BLT) disalurkan melalui TNI-Polri. Itu sangat jauh dari fungsi TNI-Polri,” kata dia.

Asfinawati juga menilai adanya diskriminasi penegakan protokol kesehatan. Ia mengatakan terdapat perbedaan tindakan pemerintah terhadap pelanggar protokol kesehatan.

“Di DKI Jakarta ada 90 klaster perkantoran, sementara mahasiswa yang demonstrasi ditindak lebih keras. Itu kan ada diskriminasi penegakan prokes yang berkaitan dengan demokrasi,” pungkasnya.

Penyumbang Bahan: Akbar Malik

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...