Tawaran Kapolri Kepada Eks Pegawai KPK Jadi Standar Ganda

Sigit mengaku sudah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dikabarkan sudah membalas keinginan Kapolri dan mengindikasikan Presiden setuju. Apresiasi juga datang dari Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. "Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan. Langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum. Tapi kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar," kata Mahfud.

Mahfud mengungkap Presiden mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Di dalam aturan tersebut, Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan ASN. “Bukan penyidik, melainkan ASN,” ujarnya Mahfud melalui akun twitternya, Rabu (29/9).

Sementara itu, penyidik KPK non-aktif Harun Al Rasyid mengaku belum tahu rencana ke depan. Secara pribadi, penyidik yang dijuluki ‘Raja OTT’ ini mempertimbangkan akan mendirikan kantor advokat dan mempertimbangkan hukum. Selain itu, saat ini ia juga aktif mengasuh pesantren dan punya bisnis distributor. 

“Yang saat ini sudah jalan pesantren dan distributor,” ungkapnya saat dihubungi Katadata, Selasa (28/9).

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mengaku belum menerima tawaran resmi dari Kapolri mengenai hal tersebut. “Belum ya,” ujarnya melalui pesan singkat kepada Katadata, Rabu (29/9).

Penyumbang Bahan: Akbar Malik