Amnesti Saiful Mahdi Jadi Harapan Baru Penanganan Kasus UU ITE

Image title
7 Oktober 2021, 19:26
UU ITE
Katadata
Dosen Universitas Syiah Kuala bersama dengan para pendukungnya. Dok: Safenet.

Ia mengambil contoh, kasus Prita Mulyasari yang berkonflik dengan RS Omni Internasional akhirnya dibebaskan setelah mendapatkan dukungan publik. Pemerintah dan DPR saat itu bahkan merevisi UU ITE pada 2016. Namun, kasus-kasus lainnya kembali berulang. Salah satunya menimpa Stella Monica, salah satu pelanggan di klinik kecantikan di Surabaya. 

Meski demikian, Arsyad tetap mengapresiasi sikap progresif DPR dan Menkopolhukam Mahfud MD yang membantu membebaskan Saiful Mahdi. Arsyad juga mendorong parlemen agar segera melakukan revisi terhadap pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE.  Pasalnya, selama baik Undang-Undang maupun pasal bermasalah tersebut masih ada maka tindakan kriminalisasi masih memungkinkan untuk dilakukan.

"Kita ambil contoh di Baubau ada mahasiswa yang dilaporkan karena mencoba melakukan kajian mengenai dugaan korupsi Walikota Baubau," ujar Arsyad.

Lebih lanjut Arsyad menjelaskan bahwa UU ITE kerap digunakan oleh tiga klaster yaitu klaster pejabat baik negara maupun daerah, klaster pemodal atau pihak yang memiliki uang dan klaster oknum penegak hukum. Menurutnya oknum penegak hukum adalah klaster yang selalu menjadi jembatan dari kedua klaster sebelumnya agar apa yang dituntut dapat terealisasi.

Halaman:
Reporter: Nuhansa Mikrefin
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...