KPK Tetapkan Bupati Musi Bayuasin Sebagai Tersangka Kasus Suap
KPK Pantau Modus Korupsi Tender
Alex sebelumnya menyebut penggelembungan harga harga (mark up) masih rentan terjadi dalam tender pengadaan barang dan jasa di daerah. Besarnya bisa mencapai 15%.
Mark up harga biasanya dipakai sebagai uang jasa (fee) kepada pejabat setempat. Sepanjang Januari 2020-Maret 2021, KPK telah menangani 36 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi.
Modusnya bermacam-macam. Mulai dari penyuapan, gratifikasi, harga perkiraan sendiri (HPS) terlalu tinggi, hingga jasa sewa perusahaan dalam proses tender. “Biaya fee itu itu biasanya 5%-15% di luar keuntungan yang diperoleh,” ucap Alex pada 6 Oktober lalu.
Alex pernah mendapatkan pesan singkat dari salah satu peserta lelang proyek di daerah. Peserta itu bercerita, ia kalah dalam proyek tender meskipun harga yang ditawarkan 80% lebih murah ketimbang HPS.
Tidak hanya dirinya, tiga peserta lain yang menawarkan harga serupa juga tidak dimenangkan. Panitia lelang menilai harga penawaran terlalu rendah.
Pemenang tender justru peserta yang menawarkan harga 15% lebih tinggi dibandingkan dengan harga terendah yang ditawarkan. “Memang lazim ada permintaan fee sebesar 5% sampai 15%,” ujarnya.
