Terima Laporan Erick Tohir, Kejaksaan Mulai Usut Korupsi Garuda
Tim gabungan tersebut berfungsi melakukan kajian dan dituangkan dalam bentuk studi kelayakan atau feasibility study (FS). Adapun pembahasan anggaran harus sejalan dengan perencanaan armada dengan alasan feasibility/riset/kajian/trenpasar/habit penumpang yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebelumnya menyampaikan laporan kepada Kejaksaan Agung terkait dugaan tindak pidana korupsi pembelian Pesawat jenis ATR 72-600 oleh Garuda. Erick mengatakan terdapat indikasi korupsi dengan merek yang berbeda-beda dalam proses pengadaan pesawat tersebut.
Erick Thohir menyampaikan laporan hasil audit investigasi yang telah dilakukan Kementerian BUMN ke Kejaksaan Agung. Selain itu, Erick juga memberikan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Saya rasa sudah saatnya memang oknum-oknum yang ada di BUMN harus dibersihkan, dan inilah memang tujuan utama kita terus menyehatkan daripada BUMN tersebut," ujar Erick dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung pada Selasa (11/1).
Menanggapi hal ini, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mendukung penuh proses penyelidikan indikasi korupsi pengadaan pesawat yang terjadi beberapa tahun lalu di dalam perusahaannya. Dia juga berkomitmen akan menindaklanjuti setiap keperluan penyelidikan tersebut.
Menurut Irfan, manajemen Garuda berkomitmen untuk mendukung setiap upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam aktivitas bisnisnya.
"Ini sebagai bagian dari upaya penegakan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik)," ujar Irfan dalam keterangan tertulis, Selasa (11/1).
