Rapat Maraton 16 Jam, Pansus DPR Sepakat Bawa RUU IKN ke Paripurna
Sedangkan Anggota Pansus dari Fraksi Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono meminta IKN menjadi cerminan perekonomian Kalimantan.
Tak hanya itu, mereka meminta pengusaha nasional dilibatkan dalam pembangunan ibu kota baru.
Rapat yang berlangsung lebih dari 15 jam itu juga dihadiri oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dalam rapat kerja, Ketua Komite I DPD Agustin Teras Narang meminta pemerintah tak tergesa-gesa dalam memindahkan ibu kota.
“Karena banyak dampak mulai dari lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, hingga geopolitik,” kata mantan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut.
Sedangkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan masukan anggota dewan akan menjadi catatan untuk perbaikan aturan.
Dalam kesempatan tersebut, ia kembali menjelaskan nama Nusantara yang akan disematkan kepada IKN merupakan sebuah konsep.
“Nusantara adalah sebuah konsep kesatuan, kekayaan dan kemajemukan sebagai modal ssoial memajukan Indonesia,” kata dia.
Sebelumnya, sejarawan menyayangkan pemilihan nama Nusantara lantaran tidak ada makna baru yang tercipta dari penamaannya.
Sejarawan sekaligus Ketua Asosiasi Sejarah Lintas Batas (Sintas) Andi Achdian mengatakan persoalan terbesar dari penamaan itu ialah pengertian Nusantara yang sudah dipahami masyarakat sebagai wilayah Indonesia yang luas.
Kata Nusantara dapat dibayangkan sebagai wilayah kepulauan RI.
"Sayang juga, dengan pemilihan tempat yang baru, tidak ada makna baru yang dibangun dari penamaannya," kata Andi kepada Katadata.co.id, Senin (17/1) malam.
Andi khawatir penamaan ibu kota baru tersebut akan menggeser makna Nusantara. Apalagi pengertian Nusantara di masa lalu mencakup wilayah yang luas, tak terbatas pada nama satu wilayah saja.
