Negara Maritim adalah Kawasan Mayoritas Perairan, Ini Penjelasannya

Mengapa Indonesia disebut negara maritim? Karena Indonesia terdiri dari negara kepulauan yang menjadi salah satu ciri negara maritim.

Sebagai negara maritim, batas wilayah Indonesia mayoritas berada di lautan. Pengaturan batas tersebut telah diatur United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang ditetapkan pada 1982. Ada tiga kategori batas laut yang diatur dalam hukum laut internasional itu.

Batas pertama adalah laut teritorial yang diukur sepanjang 12 mil laut dari garis pangkal pulau. Di area ini, Indonesia berdaulat penuh (sovereignty) atas segala sumber daya alam. Indonesia memiliki batas teritorial yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura.

Selanjutnya, landas kontinen. Area ini berupa dasar laut dan tanah di bawahnya, lanjutan dari laut teritorial hingga 200 mil laut dari garis pangkal pulau. Indonesia hanya memiliki hak berdaulat (sovereign right) untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber mineral di area ini.

Kategori ketiga adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), diukur sejauh 200 mil laut dari garis pangkal pulau. Seperti landas kontinen, Indonesia hanya punya hak berdaulat di area ini untuk eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya alam, terutama perikanan. Filipina dan Australia memiliki batas ZEE dengan Indonesia.

Poros Maritim Dunia

Mengutip Setneg.go.id, Indonesia memiliki potensi kemaritiman yang sangat besar. Indonesia berlokasi di antara dua benua; Asia dan Australia, dan dua samudera; Pasifik dan Hindia yang menjadikan Indonesia pada titik strategis persilangan jalur lalu lintas laut yang menghubungan benua timur dan barat.

Kondisi tersebut membuat posisi Indonesia akan selalu strategis dalam peta perdagangan dunia. Atas dasar itulah diangkat visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengawal kepentingan dan keamanan maritim, serta memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara.

Berdasarkan catatan Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dibutuhkan lima pilar kebijakan utama, yaitu:

• Memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi.
• Menjaga pertahanan dan keamanan.
• Memastikan keselamatan.
• Mengelola sumber daya terlaksana dengan bertanggung jawab.
• Memproyeksikan kepentingan nasional melalui leadership Indonesia di dunia Internasional.