BPJS Kesehatan Jadi Syarat Urus Izin Usaha, SIM, dan Haji
Jokowi juga meminta Menteri Agama agar para pelaku usaha dan pekerja penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah menjadi peserta aktif program BPJS Kesehatan. “Mensyaratkan calon jemaah umrah dan jamaah haji khusus merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,” tulis Inpres tersebut.
Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) menargetkan 98 % penduduk Indonesia menjadi peserta JKN. Namun, hingga 31 Desember 2021, jumlah peserta program tersebut baru mencapai 235 juta penduduk atau sekitar 86 % dari penduduk Indonesia.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo pun menerbitkan Inpres tersebut guna meningkatkan akses pelayanan kesehatan serta menjamin keberlangsungan program JKN.
"Perlu dilakukan upaya percepatan untuk mencapai target RPJMN di antaranya dengan keluarkan Inpres No 1/2022," kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet Yuli Harsono di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (3/2).
Caranya dengan memperluas kepesertaan program serta menyempurnakan regulasi untuk optimalisasi JKN. Adapun, perluasan kepesertaan dilakukan dengan memastikan penerima layanan publik menjadi peserta aktif dalam program tersebut.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan program JKN bersifat wajib sehingga seluruh penduduk diharuskan menjadi peserta. "Ini guna membangun kebersamaan antar peserta melalui prinsip gotong royong dalam menanggung beban jaminan sosial," ujar dia.
