Luhut Serahkan Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi ke DPR - MPR
Bahkan, pada rapat pada 14 September 2021, Presiden Jokowi telah meminta agar Mahfud dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan Pemilu 2024 berjalan lancar. Selain itu, Presiden juga meminta agar berhemat dalam penggunaan anggaran saat menyelenggarakan Pemilu 2024.
Kemudian, pemerintah melakukan komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, untuk menentukan jadwal Pemilu 2024 bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat tersebut dilaksanakan di kantor Kemenko Polhukam pada 17 September 2021.
Selanjutnya pada 23 September 2021, pemerintah mengusulkan agar Pemilu dilaksanakan tanggal 8 atau 15 Mei 2024. Namun, dalam rapat pada 27 September 2021, usulan tersebut ternyata tidak disepakati KPU dan DPR, sehingga diajukan tanggal lain sebagai alternatif.
Presiden Jokowi setelah itu berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana Merdeka pada 11 November 2021. Usulan tanggal tersebut akhirnya disepakati oleh pemerintah, penyelenggara Pemilu, dan DPR, dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen pada 24 Januari 2022. “Presiden menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024,” ujar Mahfud Senin (7/3).
Isu mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi ini kembali dimunculkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Wacana ini kemudian juga disetujui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Wacana perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode, sebelumnya juga mencuat tahun 2021 lalu. Ketika itu, politikus Amien Rais Melalui YouTube Channel Amien Rais Official mengatakan rezim Jokowi ingin menguasai seluruh lembaga tinggi yang ada di Indonesia.
Kala itu Presiden Jokowi juga membantah. “Saya tegaskan, saya tak ada niat dan tidak berminat jadi Presiden tiga periode,” kata Jokowi dalam siaran virtual Sekretariat Presiden, Senin (15/3) tahun lalu.
