Pengamat Nilai Dukungan Kepala Desa untuk Jokowi Tiga Periode Sia-sia
Intinya, dia melihat pernyataan dukungan tiga periode dalam Silatnas APDESI tak berarti apapun, selain menyenangkan hati kalangan yang mendukung penambahan masa jabatan presiden.
“Tapi apakah maknanya kemudian bisa diartikan sebagai suara masyarakat? Jelas kok, seluruh lembaga survei menyatakan bahwa mayoritas masyarakat menolak,” ungkap Yunarto.
Sementara mengenai klaim dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, bahwa wacana ini turut didukung masyarakat berdasarkan percakapan publik di dunia maya yang terkumpul di big data. Yunarto menganggap data tersebut tak bisa mewakili aspirasi masyarakat karena tidak dipublikasikan.
“Big datanya tidak pernah ada. Hanya statement dari Cak Imin dan Pak Luhut,” katanya.
Klaim big data pun tak bisa menjadi pembenaran untuk mendorong amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD), demi memuluskan wacana menambah masa jabatan Presiden.
“Apakah perubahan besar dalam negara atau kemudian amandemen UUD 1945 itu cukup dilandasi mood-nya elit atau keinginan semata para elit? Menurut saya ini kan berbahaya sistem demokrasi kita kalau hanya dikaitkan dengan klaim sepihak,” jelasnya.
Lain halnya jika big data yang diungkapkan Luhut dan Cak Imin disertai survei serta penelitian melalui metode yang benar. Maka klaim big data tersebut layak menjadi bahan diskusi. “Kalau big data bisa dijelaskan penjelasan secara ilmiah, kita bisa membuat kembali itu menjadi sebuah diskursus,” ujarnya.
