Kritik DPR dan Organisasi Pendidikan untuk Kurikulum Merdeka
Kemudian, ada juga beberapa sekolah yang dinilai tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka. Menurut Mu’thi, hasil yang akan dicapai tidak akan maksimal jika tidak semua sekolah memperoleh pendampingan dan anggaran seperti sekolah-sekolah penggerak.
“Oleh karena itu, memang kurikulum merdeka harus dipersiapkan dan dimatangkan oleh kita semua,” ujarnya.
Sedangkan Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) menilai bahwa penerapan Kurikulum Merdeka masih bermasalah karena proses sosialisasi berjenjang pada berbagai fasilitator dengan tingkat pemahaman berbeda.
Perbedaan pemahaman dalam sosialisasi tersebut pada akhirnya membuat konsep dasar Kurikulum Merdeka menjadi bias pada tingkat satuan pendidikan.
Ketua MNPK, Doni Koesoema Albertus, menyampaikan bahwa kesiapan tenaga guru dengan penyesuaian program studi keguruan di perguruan tinggi juga tidak kalah penting untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka.
“Intervensi khusus pemerintah untuk program studi keguruan akan melahirkan guru-guru yang siap untuk mengimplementasikan kurikulum yang ditetapkan,” katanya.
Sedangkan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LPM NU) menilai Kurikulum Merdeka perlu mendapatkan perhatian khusus, mulai dari penyusunan hingga pelaksanaannya. Ketua LPM NU, Muhammad Ali Ramdhani, menuturkan bahwa Kurikulum 2013 menjadi pilihan yang mesti diambil dalam kondisi saat ini.
“Selanjutnya terkait dengan kurikulum prototipe, efektivitas kurikulum tidak bisa dibaca hanya dalam waktu satu tahun,” kata Ali.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makariem menjelaskan bahwa Kurikulum Merdeka akan diterapkan pada tahun ajaran baru 2022/2023.
“Kurikulum merdeka ini sudah kita tes di 2.500 sekolah penggerak. Namanya dulu kurikulum prototipe,” jelas Mendikbud ristek, Nadiem Makarim dalam Merdeka Belajar Episode 15: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar, Jumat (11/2) lalu.
