PDIP Dinilai Jadi Kunci Poros Koalisi pada Pemilu 2024
Sebagai lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki otoritas untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) untuk mengakomodir wacana penundaan pemilu, maupun presiden menjadi tiga periode.
“Bahkan ketika presiden tidak setuju pun, mereka tetap bisa mengamandemen karena otoritasnya ada di tangan mereka,” ujarnya.
Termasuk setelah Fraksi PDIP menarik diri dari usulan amandemen UUD 1945, menurut Yunarto tetap tidak cukup memberikan jaminan untuk membatalkan wacana penundaan pemilu dan penambahan periode jabatan presiden ke depannya.
Hal itu disebabkan dinamika dalam politik yang kerap kali terjadi. Oleh sebab itu, Yunarto berharap MPR berani memberikan sikap resmi secara kelembagaan dengan menyatakan secara tegas menolak wacana tersebut. Bukan hanya perwakilan fraksi atau daerah.
“Bikin saja konferensi pers semua fraksi ditambah DPD. Saya pikir selesai sudah isu ini,” katanya.
Dalam sepekan lalu, sudah dua kali Jokowi memberikan pernyataan untuk menolak isu penundaan pemilu dan penambahan periode jabatan presiden. Pertama, teguran kepada menterinya untuk berhenti membahas wacana tersebut. Kedua, ketika meminta menteri memberi tahu masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu tetap sesuai jadwal, yaitu 14 Februari 2024.
Selain itu, ditambah lagi dengan pelantikan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Jadi dari sisi komunikasi, menurut Yunarto sikap dari Jokowi sudah cukup tegas. Namun perlu juga memperhatikan konsistensi sikap dari presiden, serta bagaimana para menteri menerjemahkan perintahnya.
“Kalau masih ada yang berbicara seperti itu, ketahuan bermanuver seperti itu, kalau tidak dicopot atau minimal diberikan teguran, artinya tidak ada action yang konkrit,” ujar Yunarto.
Walaupun tidak ada jaminan, Yunarto melihat masyarakat juga dapat mulai memindahkan fokusnya, seperti mengevaluasi kinerja pemerintah, atau membahas harga bahan bakar minyak (BBM) yang baru-baru ini meningkat. Bisa juga membahas sosok calon presiden (capres) yang akan datang. "Dan fokus kita tentang pemilu pun sudah jelas, tanpa Jokowi," katanya.
