Alasan PT Bertiga Mitra Solusi Menangi Tender Proyek Gorden DPR

Image title
10 Mei 2022, 14:19
Petugas menyemprotkan disinfektan di Gedung Rapat Paripurna DPR dan MPR, Jakarta Pusat, Minggu (9/8/2020).
Adi Maulana Ibrahim|Katadata
Petugas menyemprotkan disinfektan di Gedung Rapat Paripurna DPR dan MPR, Jakarta Pusat, Minggu (9/8/2020).

"Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 4 April 2022 sesuai dengan berita acara klarifikasi dokumen penawaran bahwa penyedia PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus," jelasnya. 

Simak juga data mengenai asal produk pada katalog belanja pemerintah:

Menanggapi penjelasan Sekjen DPR tersebut, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman menyoroti tahap evaluasi teknis yang dilakukan oleh panitia lelang tender proyek ini. Dia mempertanyakan perihal syarat pengalaman 50% nilai dari HPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Menurutnya, jika benar PT Bertiga Mitra Solusi memenuhi syarat tersebut, tetapi pengalamannya bukanlah di bidang pengadaan interior, melainkan bidang teknologi informasi (IT).

“Kalau mau meloloskan pemborong itu gampang dan tidak meloloskan juga gampang. Jadi dibuat suatu aturan, suatu syarat yang itu seperti tidak bisa dipenuhi beberapa peserta, tapi juga bisa dipenuhi beberapa peserta. Itu istilahnya pemborong dikunci,” katanya kepada Katadata.co.id pada Senin (9/5) malam.

Selain itu, dia juga menyoroti penjelasan Sekjen DPR yang menurutnya seolah menekankan bahwa pemenang lelang tender berhasil menurunkan harga 5% dari anggaran yang disediakan. Dia berpendapat, seharusnya angka penawaran dilihat seberapa besar anggaran yang akan digunakan. Menurutnya, harga penawaran oleh Bertiga Mitra Solusi yang mencapai 94% dari pagu anggaran yang tersedia, dapat dikategorikan mahal.

“Ukuran harga pengadaan barang dan jasa yang sifatnya vendor, seperti gorden, mebel, dan segala macam, kalau penawaran umumnya di 80 sampai 85 persen. Jadi kalau penawaran di atas 90 persen itu mahal,” jelasnya soal besaran harga penawaran oleh tender.

Melihat proses pengadaan gorden serta tingginya anggaran proyek ini, menjadi alasan bagi MAKI untuk meminta agar DPR menghentikan proyek ini. Menurut Boyamin, anggaran sebesar Rp 48 miliar dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti penanganan pandemi Covid-19.

“Menurut saya dibatalkan sajalah. Selesai dan berikan kepada masyarakat yang terdampak covid,” tuturnya.

Halaman:
Reporter: Ashri Fadilla
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...