Indonesia Berkomitmen Reformasi Subsidi Energi Tepat Sasaran
"Pada 2021, pemerintah merintis skema voluntary cap and trade, dan offset crediting, yang melibatkan beberapa produsen listrik baik milik pemerintah maupun swasta. Secara pararel pemerintah bekerjasama dengan beberapa lembaga internasional dalam melakukan penjajakan dan kajian pengembangan kebijakan-kebijakan dan skema perdagangan karbon melalui Internationally Traded Mitigation Outcomes (ITMOs)," ujarnya.
Ke depan, yaitu pada Juli 2022, Indonesia berencana menerapkan skema cap-trade-tax dan offset untuk Pembangkit Listrik berbahan bakar batubara. Melalui skema ini, pembangkit listrik betbahan bakar batubara dengan proses yang tidak efisien atau emisi yang lebih tinggi dari batas atas akan dikenakan biaya tambahan.
Senior Director, Energy at the International Institute for Sustainable Development Peter Wooders menjelaskan, penjelasan Menteri Airlangga menunjukkan komitmen Indonesia mengenai transisi energi.
"Tentu akan banyak kesulitan dalam mengimplementasikan hal itu," kata dia.
Peter mengatakan, reformasi subsidi bahan bakar fosil untuk merasionalisasi subdidi yang tidak efisien dan menghilangkan subsidi yang tidak tepat.
"Seperti kita tahu subsidi bahan bakar fosil membutuhkan banyak uang. Dengan mengubah anggaran tersebut ke tempat lain menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan terbarukan, itu lebih baik. Produksi bahan bakar fosil meningkatkan polusi udara. Kita harus reformasi secepatnya," ungkapnya.
Senior Policy Advisor and Lead
International Institute for Sustainable Development, Lourdes Sanchez menambahkan, akan melakukan dialog dengan Energy Transitions Working Group (ETWG). Pada dialog tersebut, yaitu dalam agenda recover better akan memasukkan isu mengenai pengembangan energi berkelanjutan.
"G20 memiliki peran penting dalam perubahan iklim. Dunia melihat kelompok ini mendekarbonisasi, yaitu melakukan transisi dan mereformasi aspek subsidi. Hal ini merupakan sesuatu yang komplek. Saya menunggu diskusi tentang ini. Karena kita tahu subsidi itu melekat ke masyarakat sehingga sulit dihilangkan. Tapi itu tantangan di generasi kita," ujarnya.
