Potensi Konflik Kepentingan Menteri yang Capres
"Tidak ada salahnya toh mengundurkan diri dari kabinet. Budaya mundur itu mesti dibiasakan," ucap Emrus saat dihubungi Katadata.co.id Selasa (14/6).
Keputusan ini menurutnya akan memberikan keuntungan kepada menteri tersebut. Setelah lepas dari jabatan menteri, maka dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk fokus mempersiapkan diri menjadi capres.
Emrus tidak masalah jika menteri memiliki niat untuk menjadi capres atau cawapres. Dia menilai justru semakin banyak tokoh yang mencalonkan diri akan berdampak positif bagi masyarakat. Sebab publik akan memiliki lebih banyak alternatif.
“Tidak masalah, justru bagus asalkan tidak lupa dengan tugasnya sebagai menteri,” jelasnya.
Sebelumnya Masinton mendorong Presiden segera melakukan reshuffle. Ada dua kriteria Menteri yang menurutnya layak diganti, yaitu yang gagal mengatasi masalah minyak goreng, dan Menteri yang kebelet untuk maju capres.
Sedangkan Jazilul menilai Jokowi berhak menunjuk sosok yang layak menjadi menteri. Hal itu disebabkan situasi krisis yang menuntut para menteri untuk kreatif dalam membantu presiden, bukannya menyibukkan diri dengan pencitraan.
“Ini malah menterinya sibuk keluyuran pencitraan,” kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/6).
Meski beberapa menteri telah menyatakan diri untuk maju mengikuti Pilpres, lembaga Poltracking Indonesia pernah menguji latar belakang yang paling disukai publik menjadi capres/cawapres. Dalam survei bertajuk Proyeksi Kandidat Kuat Kandidasi Pilpres 2024, disebutkan kepala daerah paling banyak disukai responden, mencapai 23,3% suara. Adapun capres/cawapres dengan latar belakang menteri meraih preferensi 9% dari suara responden.
