Alasan PKS Walkout Tolak Kenaikan Harga BBM saat Rapat Paripurna DPR
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) walk out alias mundur di tengah Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (6/9) yang juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani. PKS menolak keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi.
Agenda rapat paripurna DPR RI hari membahas pengambilan keputusan atas RUU tentang Pertanggungjawaban APBN 2021. Tampak hadir Sri Mulyani didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan beberapa pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan yang menjadi wakil pemerintah.
Fraksi PKS yang diwakili anggota Komisi VII Mulyanto kemudian melempar interupsi setelah Ketua DPR Puan Maharani mengetok palu kesepakatan rapat. Interupsi tersebut sebelum Sri Mulyani menyampaikan tanggapannya di depan rapat. Anggota fraksi PKS lainnya kemudian ikut mundur dari rapat dengan membawa kertas berisi penolakan kenaikan harga BBM.
"Kami menyatakan bahwa fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Ini jelas memberatkan masyarakat," kata Mulyanto.
Dia menyebutkan kebijakan tersebut memberatkan masyarakat ditandai dengan demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM. "Kami mendukung demonstrasi masyarakat atas penolakan ini," kata Mulyanto.
Anggota fraksi PKS lainnya dari Komisi XI Anis Byarwati menyebut kenaikan harga BBM tersebut bisa memicu lonjakan inflasi atau kenaikan harga barang. Akibatnya daya beli masyarakat bisa tertekan yang berdampak pada menurunnya kegiatan ekonomi dan menyebabkan pengangguran dan kemiskinan.
Adapun anggaran bantuan sosial tambahan sebesar Rp 24,17 triliun yang dikucurkan pemerintah akhir pekan lalu disebut tidak cukup mengkompensasi beban yang ditanggung masyarakat. Beban yang berasal dari kenaikan harga dinilai lebih besar dibandingkan nominal bantuan langsung tunai (BLT) yang diterima sebesar Rp 600 ribu per keluarga penerima.
