Kementerian Kesehatan Minta Dinkes Waspadai Lonjakan Demam Berdarah
Kedua, memperkuat surveilans DBD yang dapat dimonitor sebagai alat untuk melakukan kewaspadaan dini terhadap peningkatan kasus serta melakukan respon cepat penanggulangan kejadian luar biasa (KLB).
Ketiga, Kemenkes juga meminta setiap Dinkes melakukan pengendalian vektor secara terpadu baik kegiatan program yang dilaksanakan maupun unit atau sektor yang terlibat (pemerintah, swasta, masyarakat).
Keempat, meningkatkan deteksi dini infeksi Dengue di puskesmas dengan memeriksa pasien suspek dengue menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) Antigen Dengue NS1 atau RDT Combo. Rapid tersebut dapat digunakan pada suspek Dengue mulai hari 1-5 kejadian demam.
Kelima, melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) terhadap setiap kasus DBD baik suspek (presumtive) dengue, probable, confirmed. Membentuk atau merevitalisasi kembali Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) DBD di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
Keenam, memasukkan kegiatan penanggulangan DBD dalam kegiatan perencanaan daerah, dan memperkuat regulasi penanggulangan DBD baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai kepada tingkat desa/kelurahan.
Ketujuh, menganggarkan kegiatan program yang memadai secara berkesinambungan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam penanggulangan DBD. Tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam setiap kegiatan pencegahan dan pengendalian DBD.
"Upaya pengendalian sejak dini ini, kami harapkan bisa dilaksanakan secara terpadu, masif, total, berkesinambungan dan tepat sasaran agar kasus DBD bisa kita tekan," ujar Maxi.
Terakhir, Maxi juga meminta agar tiap Dinkes aktif melakukan sosialisasi dan edukasi secara sederhana kepada masyarakat seputar tanda, gejala, upaya pencegahan dan penanganan DBD, untuk menemukan penderita sedini mungkin serta mengurangi resiko kematian akibat DBD.
"Penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang tanda dan gejala DBD sangat penting agar tidak terjadi keterlambatan di masyarakat untuk menangani penderita dan keterlambatan dalam hal rujukan penderita ke fasilitas pelayanan kesehatan," ujarnya.
