Memahami 3 Bentuk Keputusan Pejabat Pemerintahan
Artinya, dispensasi adalah sebuah pengecualian terhadap larangan atau perintah dan dapat diberlakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Sama seperti izin, dispensasi juga merupakan salah satu hak pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan. Dispensasi juga harus berpedoman dengan AUPB dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Artinya, jika dispensasi bertentangan dengan kedua hal tersebut, maka dispensasi dianggap tidak sah.
Sebuah keputusan badan dan/atau pejabat pemerintahan hadir dalam bentuk dispensasi jika diterbitkan persetujuan terlebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan. Selain itu, kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut merupakan kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah.
Sama seperti izin, dispensasi yang diajukan wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan maksimal dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib memberikan persetujuan dalam jangka waktu tersebut. Hal ini dapat berbeda ketentuannya jika telah ada ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan.
Pada pokoknya, dispensasi yang diterbitkan pun tidak boleh menyebabkan kerugian negara. Dispensasi tersebut tidak boleh merugikan baik dalam penerbitannya maupun pelaksanaannya.
3. Konsesi
Keputusan pejabat pemerintahan yang ketiga yakni konsesi. Ini merupakan keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan selain badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, konsesi berbeda dengan izin dan dispensasi karena melibatkan badan dan/atau pejabat pemerintahan lain.
Konsesi ini substansinya merupakan persetujuan kesepakatan antara badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan pihak yang bukan merupakan badan dan/atau pejabat pemerintahan. Konsesi berkaitan dengan pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam serta pengelolaannya.
Sama seperti dispensasi dan izin, konsesi juga merupakan salah satu hak pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Selaras dengan kebijakan penerbitan izin dan dispensasi, konsesi juga harus diterbitkan dengan berpedoman dengan AUPB dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Konsesi diterbitkan jika sebelumnya telah diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan. Persetujuan tersebut diperoleh berdasarkan kesepakatan badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan/atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan juga merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus.
Berkaitan dengan persetujuan konsesi, ketentuannya sama dengan penerbitan izin dan dispensasi. Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib memberikan persetujuan atau penolakan dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Ketentuan ini dapat berlaku lain jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
Konsesi yang diterbitkan juga tidak boleh menyebabkan kerugian negara. Konsesi tidak boleh merugikan negara baik dari aspek substansi maupun pelaksanaannya.
