Biaya Haji Naik, DPR Ancam ‘Bubarkan’ Badan Kelola Keuangan Haji
"Kalau BPKH tanpa ada usulan lagi, dan sepakat dengan Kemenag, hanya mengekor saja, bikin saja jadi eselon dua Kemenag. Tidak perlu berdiri sendiri memakai anggaran ratusan miliar," kata Sri Wulan.
Dalam rapat itu, Anggota Badan Pelaksana Bidang Keuangan dan Manajemen Resiko BPKH Acep Riana Jayaprawira sependapat dengan usulan Kemenag soal rasio biaya haji 70% ditanggung jemaah. Alasannya, memastikan keberlanjutan keuangan haji, aspek keadilan, dan isthithiah keuangan.
Dengan simulasi biaya haji yang diusulkan Kemenag Rp 96,48 juta, BPKH bisa menjaga neraca keuangan haji surplus tahun ini. Dengan rasio subsidi hanya 30%, maka total anggaran yang dipakai untuk subsidi satu jemaah Rp 28,94 juta.
Total anggaran untuk subsudi seluruh jemaah haji Rp 5,8 triliun tahun ini. Alokasi nilai manfaat yang dipakai untuk subsidi Rp 7,1 triliun.
Dengan demikian, terjadi surplus Rp 1,3 triliun. Ini kemudian membantu akumulasi nilai manfaat dana haji menjadi Rp 16,5 triliun.
Apabila proprosi biaya haji yang ditanggung jemaah 60%, alias subsidi dari pemerintah 40%, maka neraca keuangan haji tahun ini diperkirakan defisit Rp 674 miliar.
"Mohon maaf kalau bunyinya menyetujui rasio Bipih, sebenarnya 70:30 tidak masalah kalau memang penghematanya cukup besar di Kemenag. Bagus karena kita malah bisa surplus," kata Acep.
