Bawaslu Usut Dugaan Pelanggaran Bagi Amplop Politikus PDIP di Masjid
“Meskipun belum masuk kampanye dan sedang dalam tahap sosialisasi, yang boleh melakukan sosialisasi, baru partai politik. Karena baru parpol yang sudah ditetapkan, sedangkan caleg, belum. Itupun dalam ruang yang sangat terbatas. Jadi informasi ini, sangat berarti bagi Bawaslu,” ujar akun media sosial @Bawaslu.
Berdasarkan jadwal dan tahapan pemilu yang disusun Komisi Pemilihan Umum masa pendaftaran calon legislatif baru dilaksanakan pada 1-14 mei 2023. Sebelum ada penetapan caleg maka sosialisasi hanya boleh dilakukan partai politik dalam ruang lingkup terbatas. Sedangkan masa kampanye baru dimulai pada 14 Oktober 2023 - 10 Februari 2024.
PDIP Bantah Politik Uang
Di sisi lain, Ketua Dewan Pengurus Daerah PDIP Jawa Timur Said Abdullah yang fotonya terpampang pada amplop merah dalam unggahan Twitter @partaisocmed tersebut mengatakan partainya tak melakukan politik uang seperti yang banyak diperbincangkan di media sosial. Ia menyatakan dirinya bersama para pengurus cabang PDI Perjuangan se-Madura membagikan sembako sebanyak 175 ribu paket dalam bentuk uang tunai.
Menurut Said, pembagian sembako merupakan program rutin yang telah lama ia lakukan bersama pengurus PDIP Madura. Paket sembako diberikan kepada fakir miskin.
“Uang itu saya niatkan sebagai zakat mal. Dan hal itu rutin saya lakukan setiap tahun sejak 2006 lalu. Bahkan jika ada rezeki berlebih, malah ingin rasanya kami berzakat lebih banyak menjangkau kaum fakir miskin” kata Said.
Lebih jauh Said mengatakan, unggahan yang telah ditayangkan lebih dari 2,1 juta kali tersebut telah mengarahkan masyarakat bahwa terjadi politik uang. Selain itu, ia menyebut pembagian amplop yang ia sebut sebagai zakat juga dilakukan di Masjid Abdullah Sychan Baghraf yang turut ia dirikan.
