Pejabat KSP Akan Turun Tangan untuk Bebaskan Pilot Susi Air di Papua
Lenis mengatakan hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Secara rinci, salah satu pasal beleid tersebut mengatur bahwa satu persen dari plafon dana alokasi umum nasional ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan orang asli Papua dan penguatan lembaga adat.
"Supaya lembaga adat itulah yang masuk keamanan wilayah adat masing-masing menjaga kerukunan dan kedamaian di Tanah Papua," kata Lenis.
Lenis menilai Kelompok Kriminal Bersenjata terbentuk karena pemerintah sebelumnya tidak menerapkan otonomi khusus secara benar. Lenis berpendapat otonomi khusus di Papua dapat dilakukan jika masyarakat adat dilibatkan dalam organisasi pemerintahan di daerah.
Ia menyarankan agar ada presentasi minimal keterlibatan orang asli Papua dalam sebuah pemerintahan daerah. Dengan demikian, kesempatan kerja orang Asli Papua lebih terjamin di sana.
"Kalau dipakai orang pendatang semua, itu bukan kelihatan otonomi khusus, itu yang salah penerapannya. Dengan enam provinsi, pemerintah di sana harus mengerti baik-baik isi dari otonomi khusus itu sendiri," kata Lenis.
Terakhir, Lenis mengajukan agar pemerintah mengakui Majelis Rakyat Papua setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota atau DPRK. Lenis menjelaskan DPRK tersebut diakui negara dan memberikan rekomendasi kepada masing-masing wilayah adat untuk mengisi majelis tersebut.
Dengan demikian, masyarakat adat di Papua dapat memiliki lembaga perwakilan dengan kearifan lokal. "Tadi Pak Presiden sudah kita sampaikan maka di papua tidak ada lagi pembantaian, tapi kedamaian harus diutamakan," kata Lenis.
