Ancaman Deforestasi di Balik DBH Sawit, Pemerintah Perlu Lakukan Ini
Di sisi lain, Tauhid tak menampik bahwa kebijakan dan praktik di lapangan tak selalu sejalan. Karena itu, ia menyebut risiko pembabatan hutan masih tetap ada terutama adanya dorongan dari sektor swasta. Desakan swasta untuk membukan lahan sawit baru itu bisa semakin kencang jika harga sawit terus merangkak naik sehingga menjanjikan 'cuan' besar.
Tauhid menyarankan pemberian DBH itu nantinya ditentukan spesifik penggunannya, seperti pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat sekitar perkebunan sawit hingga insentif untuk sertifikasi bagi petani.
Sementara, Dolfie meminta Kementerian Keuangan juga bisa memberi insentif bagi daerah non sawit yang memiliki kawasan hutan lindung atau cagar alam. Ia ingin insentif tersebut bisa diambil dari dana alokasi khusus (DAK) yang penyalurannya selama ini tanpa formula tertentu seperti DBH.
"Kami ingin kebijakan ini (DBH) juga disertai dengan mempertajam kebijakan di DAK fisik bagi daerah-daerah afirmatif, yaitu daerah yang memikiki hutan lindung, punya cagar alam, cagar budaya, mereka menjaga semua itu tapi tidak dapa insentif," kata dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani setuju terkait kekhawatiran Dolfie itu. Ia juga tak ingin kebijakan baru yang dikeluarkan justru menimbulkan efek negatif terhadap keragaman hayati dan dampak lingkungan.
Meski demikian, ia memastikan instrumen kebijakan pemerintah lainnya, di luar DBH, akan tetap mendukung upaya melindungi hutan Indonesia. Salah satunya melalui pengembangan pasar karbon.
"Kami juga akan lihat dari keseluruhan set DAK dan instrumen yang lain untuk bisa tetap menjaga hutan-hutan, terutama hutan lindung. Kami dengan KLHK sedang sangat serius membangun mekanisme carbon market. Jadi instrumennya akan terus dikombinasikan dengan berbagai hal yang kita miliki," kata Sri Mulyani.
