Jokowi Buka Keran Ekspor Pasir Laut Usai Larangan Selama Dua Dekade

Selain pasir, hasil sedimentasi laut yang bisa dimanfaatkan adalah lumpur. Namun, ketentuan ekspor hanya berlaku untuk pasir laut.

Jokowi juga mengatur pelaku usaha agar membersihkan hasil sedimentasi di laut usai melakukan pertambangan. Dalam Pasal 11, mereka harus menjaga kehidupan masyarakat di lokasi, menjaga pelestarian pulau kecil serta pesisir, dan menjaga akses masyarakat.

Dalam Pasal 12, pelaku usaha juga harus melaporkan realisasi volume pengangkutan serta wajib menerima petugas pemantau di atas kapal pengangkut. Petugas akan memantau lokasi dan volume pembersihan hasil sedimentasi serta tujuan pengiriman hasil sedimentasi.

"Laporan dimaksud wajib dilaksanakan setiap tujuh hari melalui e-logbook pengangkutan hasil sedimentasi di laut," demikian bunyi Pasal 12 PP tersebut.

Adapun larangan ekspor sebelumnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/KEP/ 2/2003 yang diterbitkan pada 25 Februari Tahun 2003. Sedangkan menteri yang menerbitkan larangan saat itu adalah Rini Soemarno.