Jokowi dan Anwar Ibrahim Sepakat Lawan Diskriminasi Sawit Uni Eropa
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sebagian komoditas nasional yang berpotensi terkena kebijakan EUDR adalah kopi, kakao, furnitur, cpo, dan komoditas berbasis metan seperti sapi. Aturan tersebut sejauh ini hanya mengatakan bahwa seluruh produk hasil hutan harus melalui proses verifikasi dan penandaan geografis.
Namun Airlangga menilai kebijakan tersebut tidak memiliki standar yang jelas. Dia mengatakan komoditas yang diperdagangkan antara Indonesia dan Eropa sekitar Rp 90 triliun per tahun akan terdampak.
Pasalnya, EUDR tidak mengakui standar yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia, seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu untuk furnitur maupun Indonesian Sustainable Palm Oil untuk CPO.
Selain itu, Airlangga menyampaikan EUDR tidak mengakui sertifikasi CPO lain, seperti Malaysia Sustainable Palm Oil maupun Roundtable Sustainable Palm Oil.
Oleh karena itu, Airlangga menyatakan kebijakan EUDR bersifat diskriminatif dan punitif terhadap Indonesia dan Malaysia. Menurutnya, penerapan EUDR dapat berdampak pada 15 juta petani sawit di Indonesia dan 700.000 petani sawit di Malaysia.
