Komisi VII Kritik Ancaman Luhut Tutup Pabrik Untuk Tekan Polusi Udara
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengancam akan menutup pabrik yang lalai menekan emisi sehingga terjadi peningkatan polusi udara.
Mulyanto mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak brutal dalam menangani permasalahan ini. “Pemerintah tak usahlah pakai ancaman-ancaman segala, seperti preman saja. Yang utama justru adalah tindakan yang sistematis dan terukur dari pihak pemerintah,” ujarnya melalui siaran pers, Senin (18/8).
Menurut dia, Luhut sebagai Menko Marves seharusnya menyerahkan permasalahan ini kepada menko terkait, dan jangan mengambil kendali karena hal tersebut bukan menjadi tugas pokok dan fungsi dari Kemenko Marves.
Selain itu, Mulyanto juga meminta pemerintah untuk segera mengukur ulang secara cermat tingkat polusi udara yang buruk ini untuk mengetahui sumber polutan dan sebarannya. Dengan begitu, kebijakan yang diambil akan akurat karena berdasarkan research based policy.
”Kita perlu tahu, sebenarnya apa dan bagaimana sebaran sumber polutan yang dominan. Baru solusi spesifik ditentukan untuk masing-masing sumber polutan,” ujar dia.
Dia mengatakan, secara teoritis polutan selama ini adalah industri, transportasi, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pembakaran sampah, termasuk juga pembangkit listrik diesel yang digunakan oleh industri, hotel-hotel, hingga pusat perbelanjaan.
Oleh sebab itu, menurut dia pemerintah seharusnya memantau kontribusi setiap sumber polutan tersebut terhadap peningkatan polusi yang sekarang terjadi.
