Jokowi Jelaskan Sikap Soal Putusan MK tentang Syarat Capres - Cawapres

Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan Almas Tsaqibbirru Re A. Dalam putusan itu MK menambah klausul pernah menjabat sebagai kepala daerah untuk bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden. 

Dalam pernyataan resmi yang dibagikan kepada media Jokowi mengatakan tak akan berpendapat atas putusan itu. “Mengenai putusan silakan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar,” ujar Jokowi seperti dikutip Selasa (17/10). 

Dalam pernyataan itu Jokowi menyiratkan bahwa ia menyerahkan sepenuhnya putusan soal capres dan cawapres kepada MK. Ia juga mempersilakan para pakar hukum dan ahli tata negara untuk menilai putusan yang telah dibuat. 

“Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif,” ujar Jokowi. 

Saat putusan MK dibacakan, Presiden Jokowi sedang tidak berada di dalam negeri. Ia tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Arab Saudi. Ia berangkat pada Senin (16/10) dan  tiba di Indonesia pada Sabtu (21/10).

MK Ubah Syarat Capres - Cawapres

Sebelumnya dalam sidang yang berlangsung di Gedung MK pada Senin (16/10 hakim M Guntur Hamzah membacakan pertimbangan MK menerima sebagian untuk seluruh gugatan yang dilayangkan. Ia menyebut pemohon memiliki hak konstitusi untuk mengajukan tambahan frasa pada pasal 169 huruf q UU tentang Pemilu dengan frasa 'berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah'.