Bawaslu Usut Pakta Integritas Pj Bupati Sorong soal Pemenangan Ganjar
“Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak karena saya belum tahu. Jadi saya kalau tidak tahu saya katakan tidak tahu. Tapi nanti akan saya cek darimana rekan-rekan, apakah ada di KPK atau tidak,” ujar Firli dalam keterangan pers seperti dikutip Kamis (16/11).
Menurut Firli usai OTT dan penggeledahan di Sorong Papua yang melibatkan Pj Bupati dan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan, tim penyidik KPK akan melakukan pendalaman. Ia menyebut pemeriksaan barang yang disita dilakukan bersamaan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diusut.
Sebut Nama Ganjar dalam Dokumen
Dalam dokumen yang dibuat pada Agustus 2023 tetapi tidak dibubuhi tanggal itu terdapat lima butir pernyataan yang dibuat Yan. Pada poin pertama masih bersifat umum bahwa Yan akan melaksanakan penuh program pemerintah di Kabupaten Sorong.
Pada poin kedua ia menyatakan janji untuk tidak melakukan korupsi. Selanjutnya pada poin ketiga Yan menyatakan menolak segala bentuk tindakan separatisme.
Poin keempat pakta integritas itu berisi sikap politik menghadapi pemilu 2024. Dalam pakta itu disebutkan bahwa Yan siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara di pilpres minimal 60% untuk kemenangan Ganjar Pranowo di pilpres.
Pada poin kelima ia berjanji menjaga kerahasiaan. Pakta integritas itu turut pula diketahui dan dibubuhi tanda tangan Kabinda Papua Barat. Atas beredarnya dokumen tersebut Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Arsjad Rasjid. Arsjad mengatakan tim kampanye tak pernah meminta Penjabat Bupati Sorong untuk menandatangani pakta integritas yang salah satu poinnya berupa komitmen mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden.
"Jelas-jelas TPN tidak pernah melakukan, meminta orang, untuk menandatangani suatu dokumen yang namanya pakta integritas dan segala macam," kata Arsjad dalam konferensi pers di Kantor TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (15/11).
